Korban Crane Roboh Belum Terima Santunan Raja Arab Saudi

Preview

| 02 Agustus, 2016 16:35

Korban crane roboh di Mekah, Arab Saudi  pada musim haji 2015 belum mendapat santunan yang dijanjikan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Padahal, insiden yang menewaskan puluhan orang itu hampir satu tahun berlalu.

"Tidak ada kabar sama sekali yang kami terima," kata Haji Muhammad Arul, 46 tahun saat dihubungi Tempo, Selasa 2 Agustus 2016.

Arul mengatakan pada Februari lalu, pernah mendatangi kantor Kementerian Agama Sulawesi Selatan untuk mempertanyakan ihwal santunan itu. Menurut dia, pihak kementerian juga memberi jawaban yang tidak jelas.

"Karena mereka juga tidak mendapat informasi apa-apa tentang dana santunan itu," ujar dia.

Arul merupakan warga Maros yang mengalami luka di kepala dan pelipis saat crane tersebut jatuh di masjidil haram. Dia dan korban luka lainnya dijanjikan uang santunan sekitar 5.000 real atau setara dengan Rp 1,9 miliar.

Menurut Arul,  ada 12 jemaah haji asal Sulawesi Selatan yang menjadi korban dalam insiden itu. Satu orang di antaranya yakni Darwis Rahim Cogge, 40, meninggal.

Istri Darwis, Erni Sampe, 37, yang dikonfirmasi menyatakan belum mendapat kabar apapun terkait dengan santunan itu. Warga Kabupaten Bulukumba itu mengatakan pernah mendatangi kantor Kementerian Agama untuk mengorek kemungkinan ada informasi dari kerajaan Arab Saudi.

"Tapi, kami tidak mendapat informasi yang jelas," kata Erni.

Erni mengatakan suaminya tewas sesaat setelah tertimpa crane. Saat kejadian, Darwis baru saja melaksanakan salat sunat sambil menunggu masuknya salat Magrib.

Pemerintah Arab Saudi menjanjikan akan memberi santunan kepada seluruh korban luka dan tewas dalam peristiwa itu. Untuk keluarga korban tewas dijanjikan santunan sekitar Rp 3,8 miliar dan anggota keluarganya akan diundang langsug oleh raja Arab untuk menunaikan ibadah haji.

Kepala Bidang Urusan Haji dan Umrah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Iskandar Fellang, membenarkan belum adanya informasi menyangkut santunan itu. "Kami juga telah pertanyakan ke Jakarta tapi belum ada informasi lanjutan," kata Iskandar.

Menurut dia, pihaknya kesulitan memenuhi permintaan para korban dan keluarganya. Alasannya, pemberian santunan itu sepenuhnya adalah kebijakan dari pemerintah Arab Saudi.
ABDUL RAHMAN

Berita Terkait:

• Dubes RI: Pangeran Al-Waleed Puji Demokrasi Indonesia


• Bin Ladin Group PHK TKI, BNP2TKI: Dipulangkan Segera


• Perusahaan Binladin di Arab Saudi PHK Ribuan TKI


• Dubes RI Saudi Temui WNI Korban PHK Bin Ladin


• Diplomasi Persahabatan Duta Besar RI untuk Arab Saudi