KPK Kawal Asian Games 2018

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawal Indonesia Asian Games Organizing Committee (INASGOC) untuk mencapai target tertib administrasi pada Asian Games 2018.

KPK menilai acara kompetisi olahraga tersebut rawan menjadi lahan korupsi.

Menyikapi pengawalan tersebut, Ketua INASGOC Erick Thohrir mendatangi gedung KPK hari ini bersama wakilnya, Sjafrie Sjamsoeddin, sekitar pukul 10.00 WIB. Setiba di lokasi, keduanya langsung menemui pimpinan KPK untuk membahas hal itu.

"Ini juga bagian bagaimana pihak KPK bisa monitoring kegiatan yang ada di Asian Games. Karena bagian dari sukses administrasi itu yang sangat penting buat kami," ujar Erick di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/7).

Erick datang membawa notulensi rapat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terkait hal-hal yang harus diperbaiki, dijaga, dan ditingkatkan dalam perhelatan tahun depan. 

Erick menekankan, INASGOC berupaya memaksimalkan transparansi dalam penyelengaraan Asian Games.

"Kami panitia Asian Games yang di penyelenggaraan, bukan pembangunan venue atau prestasi, mengharapkan juga ini menjadi sesuatu yang transparan," kata Erick.

Sementara itu Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, sepakat soal tertib administrasi sebagai salah satu hal yang difokuskan dalam pelaksanaan Asian Games 2018. 

Pengawalan yang dilakukan KPK, kata Pahala, meliputi pendampingan item per item, seperti sistem personel dan regulasi.

"Kita berpikir bahwa ini reputasi negara dipertaruhkan. Saya sepakat bahwa tertib administrasi juga menjadi salah satu fokus dari pelaksanan," ujarnya.

"INASGOC ini gabungan dari swasta, PNS, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita ingin ada penguatan personel seperti penerimaan gratifikasi itu seperti apa," imbuh Pahala. 

Pahala menambahkan, KPK juga akan melakukan kunjungan balasan ke INASGOC secara khusus, untuk mengawasi pelaksanaan sejumlah regulasi yang didesain untuk APBN, namun kegiatannya dijalankan oleh swasta. 

"Pastilah ada semacam ketidakcocokan, antara lain soal multiyears," ujar Pahala.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan penyelenggaraan Asian Games harus tertib administrasi, dalam rapat terbatas di Istana Negara Jakarta pada Rabu (7/6). 

Rapat terbatas tersebut turut dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, sejumlah menteri dari Kabinet Kerja, pimpinan lembaga negara, dan pihak INASGOC.

Dalam ratas itu, Jokowi meminta penggunaan anggaran tetap dapat memperhatikan prinsip tertib administrasi, efisien, dikelola secara detail, dan tidak berlebihan.