home ×
Digilife

Banyak Hoaks, Kominfo Ingin Denda Facebook cs Ratusan Juta

03 February 2020 By
Banyak Hoaks, Kominfo Ingin Denda Facebook cs Ratusan Juta
Share
Share
Share

(Ilustrasi. Foto: William Iven / Unsplash)

Uzone.id -- Selain mengumpulkan konten-konten hoaks terkait virus corona, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengaku siap mengeluarkan peraturan menteri (Permen) turunan dari UU ITE untuk mengurangi penyebaran hoaks.

Dijelaskan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Aptika) Semuel Abrijani Pangerapan, Permen dari turunan UU ITE itu tujuannya memang untuk lebih memberikan rincian mengenai penyebaran informasi hoaks di Tanah Air, khususnya sanksi atau denda yang diberlakukan.

Pelaku yang ketahuan menyebarkan hoaks bisa didenda mencapai Rp1 miliar, sedangkan platform digital seperti Google hingga YouTube bisa dikenai sanksi Rp500 juta.

Baca juga: Ada 54 Hoaks tentang Virus Corona, Kominfo Tak Segan Beri Hukuman

“Soal denda Rp500 juta itu ada di dalam PP [Peraturan Pemerintah]. Sementara untuk tata kelola PSE [Penyelenggara Sistem Elektronik] ada di Permen, nanti ada rinciannya, ada kena denda berapa, kapan dikenai denda, tahapannya bagaimana,” ungkap Semuel saat dijumpai awak media di Kantor Kominfo, Jakarta, Senin (3/2).

Di dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) yang direvisi pada 2016, ada Pasal 45A yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan konsumen dalam transaksi elektronik dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

Selain itu, Kominfo juga telah merilis PP No. 71 Tahun 2019 mengenai PSTE (Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik), menggantikan PP PSTE No. 82 Tahun 2012.

Baca juga: Menkominfo Masih Ngarep Netflix cs Buka Kantor di Indonesia

Nah, dari apa yang dikatakan Semuel, Permen yang siap dibikin ini bakal fokus mengenai tata kelola PSE seperti Google, Facebook, dan layanan digital lainnya.

“Tata kelola pendaftaran PSE ada di Permen, mulai dari bagaimana daftarnya, syaratnya, apa saja yang harus disiapkan. Nanti diatur, siapapun bisa mendaftarkan diri, kalau sudah memenuhi syarat, mereka boleh berbisnis di Indonesia,” sambung Semuel.

Soal penyebaran hoaks itu sendiri, Kominfo bakal memberlakukan tiga tahap. 

“Pertama itu peringatan, lalu pemblokiran, dan yang terakhir mengeluarkan PSE dari daftar. Nanti itu ‘kan ada White List, nanti dikeluarkan itu mereka dari daftar ini. Seharusnya PSE seperti Facebook yang ada di Indonesia itu bisa cegah hoaks, seperti filter konten sebelum tersebar karena mereka punya teknologinya,” tutup Semuel.

Bantu kami agar dapat mengenal kalian lebih baik dengan mengisi survei di sini

7 Comments in this article

Tunggu Sebentar Ya...

Submit
pejuang 09 February 2020 | 22:49:34

sudah seharus nya kominfo bertindak kepada fecebook

Inces Cahxenne 05 February 2020 | 01:00:31

saya sering buka fb

ALI YUSUF 04 February 2020 | 20:38:57

kasihan facebook seharusnya yang menyebarkan berita hoaks

oki puntoro 04 February 2020 | 07:43:25

harus denda segitu biar gak banyak hoaks lagi

andreanyp 04 February 2020 | 04:06:03

mari kita kurangi info hoax dan lebih mengisi dengan konten positif

Load More Comments
Contact Us:
Redaksi: redaksi@uzone.id
Sales: sales@uzone.id
Marketing: marketing@uzone.id
Partnership: partnership@uzone.id