Sponsored
Home
/
Gadget

Blokir IMEI Belum Kondusif, Konsumen Diimbau Hindari Beli Ponsel Secara Online

Blokir IMEI Belum Kondusif, Konsumen Diimbau Hindari Beli Ponsel Secara Online
Preview
Hani Nur Fajrina12 October 2020
Bagikan :

(Ilustrasi foto: William Iven / Unsplash)

Uzone.id -- Regulasi IMEI yang sudah berjalan sejak pertengahan September lalu ternyata belum juga kondusif penerapannya lantaran mesin Central Equipment Identity Register (CEIR) milik pemerintah tak bisa lagi menampung nomor IMEI baru. Lantas, apa yang harus dilakukan konsumen?

Persoalan pemblokiran nomor IMEI dari perangkat ilegal atau black market (BM) ini awalnya mendapatkan keluhan dari para konsumen yang membeli ponsel legal. Sudah beli legal, tapi mereka malah susah mendapatkan sinyal -- nomor IMEI ponsel legal mereka ternyata tidak terdaftar di Kementerian Perindustrian.

Melihat fenomena ini, Executive Director Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menyarankan agar masyarakat sebisa mungkin hindari dulu membeli perangkat mobile secara online.

Baca juga: Kronologi Carut Marut Sistem CEIR Blokir IMEI Ponsel

“Agar tidak dirugikan, konsumen perlu cek IMEI dan mencoba secara langsung bahwa ponsel yang baru dibelinya berfungsi dengan baik, seperti bisa menelepon, kirim SMS, dan mengakses internet dengan layanan data,” tutur Heru saat dihubungi Uzone.id pada Senin (12/10).

Dia melanjutkan, “dalam kondisi belum kondusif ini, hindari pembelian ponsel secara daring, termasuk lewat marketplace.”

Vendor ponsel pintar disebut-sebut menjadi pihak yang terdampak karena selain deretan produknya yang ternyata tidak terdaftar nomor IMEI-nya, tapi juga terancam harus mengurangi jumlah produksi di pabrik agar tidak terlanjur banyak dijual di pasaran.

Baca juga: Pengguna Keluhkan Tak Dapat Sinyal, Ponsel Legal Kena Blokir Juga?

Kendati begitu, menurut Heru, seharusnya persoalan kapasitas mesin CEIR dan volume penjualan atau produk perangkat mobile di Indonesia sudah menjadi hal yang dipersiapkan dengan matang oleh pemerintah.

“Kendala kapasitas penuh harusnya sudah diantisipasi sejak awal. Ini yang sering katakan bahwa kebijakan ini tidak matang dan diteken beleidnya jelas pergantian kabinet, dengan asumsi dan harapan lanjut jadi menterinya. Semoga cepat dicari solusinya,” tutup Heru.

populerRelated Article