Dukcapil Hingga XL Buka Suara Soal Kebocoran 1,3 Miliar Data SIM Card

Uzone.id - Sebanyak 1,3 miliar data registrasi kartu SIM prabayar diduga bocor dan dijual melalui forum breached.to oleh peretas bernama Bjorka.

Data-data berukuran 87 GB ini dijual seharga USD50 ribu atau setara Rp743 jutaan. Dari keterangan sang peretas, data ini mencakup nomor induk kependudukan (NIK), nomor telepon, nama operator seluler, sampai tanggal registrasi.

Menanggapi adanya kebocoran data ini, operator seluler XL Axiata dan juga Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) buka suara soal ini.

Demi menjaga keamanan informasi dan data pribadi pengguna, pihak XL Axiata menjelaskan bahwa mereka telah menerapkan standar ISO 27001.

Baca juga: Telkomsel Tepis Klaim 1,3 Miliar Data SIM Card Dibobol

“XL Axiata telah menerapkan standar ISO 27001, yakni sebuah standar internasional tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi,” ujar Group Head Corporate Communications XL Axiata Tri Wahyuningsih dalam keterangan resmi yang diterima Uzone.id, Kamis, (01/09).

Sementara itu, untuk perlindungan terhadap potensi gangguan keamanan data, termasuk data pelanggan, XL Axiata mengklaim bahwa pihaknya sudah mengantisipasi melalui penerapan sistem IT yang solid, dengan memanfaatkan dukungan perangkat hardware maupun software yang sudah disesuaikan dengan perkembangan teknologi terbaru yang memungkinkan untuk meminimalisasi resiko keamanan yang muncul.

“Sebagai perusahaan publik, XL Axiata senantiasa mematuhi (comply) terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, termasuk aturan mengenai keamanan dan kerahasiaan data (Peraturan Menkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang menjamin kerahasiaan data),” tambah Tri.

Baca juga: 1,3 Miliar Data Registrasi SIM RI Diduga Bocor

Sementara itu, Dukcapil juga membantah bahwa data-data yang dibobol ini berasal dari sistem data Dukcapil.

“Tim kami tadi cek structure datanya, itu bukan structure data Dukcapil,” tepis Prof.  Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Dukcapil kepada Uzone.id.

Pihaknya juga mengarahkan untuk bertanya lebih lanjut kepada Kominfo terkait siapa yang menyimpan data registrasi.

Sementara itu, Kominfo sendiri telah membantah bahwa pihaknya memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi prabayar dan pascabayar. Kominfo juga menyimpulkan bahwa data tersebut tidak berasal dari Kementerian Kominfo.