Pengesahan UU PDP Tak Terkait Serangan Beruntun Bjorka

Uzone.id - Sudah bertahun-tahun dinanti, akhirnya pemerintah mengesahkan RUU PDP pada Selasa (20/9) lalu. Apakah pengesahan RUU PDP ini terkait rentetan serangan siber yang dilakukan Bjorka dan hacker lainnya ke Indonesia?

Pertanyaan ini bukan tanpa sebab. Timing pengesahan RUU PDP ini berdekatan dengan fenomena serangan beruntun Bjorka satu bulan belakangan ini.

Tetapi, Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) menegaskan kalau pengesahan RUU PDP tak ada kaitannya dengan hacker tersebut.

“Undang-undang PDP ini merupakan undang-undang yang sudah lama ditunggu. Jadi itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kebocoran data. Karena ini jauh sebelum ribut-ribut soal Bjorka, itu sudah disahkan di DPR RI tinggal menunggu sidang pleno,” kata Mahfud MD usai menghadiri usai menghadiri Diskusi Publik RUU KUHP di Hotel Mercure Surabaya, Rabu (21/9).

Baca juga: Apakah Aksi Hacker Akan Berkurang Setelah UU PDP Disahkan?

Mahfud juga menjelaskan kalau UU PDP ini sudah dibahas selama 2 tahun lebih. Bahkan, dalam UU ini telah disiapkan peraturan perlindungan data pribadi begitupun peraturan pelaksanaannya.

Sementara itu, masih sama dengan pernyataannya beberapa waktu lalu, Mahfud menegaskan tak ada data negara yang bocor.

“Apa data yang bocor oleh Bjorka, data negara? Tidak ada. Itu buat sendiri saja, terus disebar. Data saya disebarkan, ditulis nama ibu, Siti Aminah. Nama ibu saya bukan Siti Aminah, berarti ngarang dia,” tegasnya.

Baca juga: RUU PDP Disahkan Hari Ini, Senjata Ampuh Lawan Pinjol dan Doxing

Bjorka dan segala drama pembobolan datanya memang membuat pemerintah dan warga Indonesia kalang kabut akhir-akhir ini. Data-data pribadi masyarakat menjadi korban ‘keisengan’ Bjorka, begitupun data pemerintah hingga file berisi surat presiden pun dibobol Bjorka. 

Hingga saat ini, pihak berwenang telah membentuk satgas khusus untuk melakukan investigasi terkait siapa sosok dibalik Bjorka ini.