Dukung Regulasi IMEI, Asus Akui Ponsel BM Bikin Rugi

(Foto: Uzone.id/Hani Nur Fajrina)

Uzone.id -- Perusahaan teknologi asal Taiwan, Asus mengatakan sangat mendukung penuh rencana pemerintah yang tengah menggodok regulasi pembasmian ponsel ilegal atau black market (BM) di Indonesia. Gak tanggung-tanggung, menurut Asus ponsel BM sangatlah merugikan.

Implementasi yang akan dirancang pemerintah ini akan memanfaatkan nomor IMEI tiap ponsel agar dapat memerangi peredaran ponsel BM di Indonesia. Sebagai produsen ponsel pintar, Asus mengaku selama ini ponsel BM bikin rugi perusahaan.

“Kami sangat mendukung regulasi itu karena banyaknya beredar ponsel BM, dari sisi perusahaan kami sangat dirugikan,” ucap Head of PR Asus Indonesia, Muhammad Firman kepada beberapa awak media di Jakarta, Kamis (29/8).

Baca juga: Samsung Dukung Pemerintah Blokir Ponsel BM

Dia menerangkan, hal merugikan yang paling terasa terletak pada target perusahaan terhadap penjualan unit.

“Dari pusat itu memberi target penjualan, misal Asus Indonesia harus jual sekian produk dan lain-lain. Nah, kalau ada barang selundupan dari negara lain, ya yang tercapai targetnya adalah mereka, bukan kita. Target penjualan dihitung dari barang negara lain, padahal dijual di sini,” imbuh Firman.

Firman juga menyoroti soal pendapatan pajak pemerintah yang sudah pasti dirugikan besar dari kehadiran ponsel ilegal.

Lebih lanjut, Firman juga menambahkan mengenai transfer teknologi yang selama ini sudah dilakukan oleh pabrikan Asus di Batam, Riau.

Baca juga: Oppo Girang Pemerintah Mau Blokir Ponsel BM

“Selama ini sejak produk Zenfone Max Pro M1 dan M2, kita sudah transfer teknologi dan berhasil melalui pabrik di Batam. Terbukti juga saat Zenfone 6 yang sudah rampung diproduksi dan ternyata ponsel itu memenuhi standar di pasar Eropa dan Jepang dari segi kualitas karena kami mengekspor ke sana,” jelas Firman. “Bukan diragukan lagi jika barang ilegal itu merugikan.” 

Sebelumnya, deretan perusahaan teknologi lain seperti Oppo, Vivo, dan Samsung kompak mendukung regulasi pemerintah satu ini agar kelancaran dan efektivitas industri teknologi di Indonesia semakin sehat.