Netizen yang ‘Ngeres’, Kenapa Kimi Hime yang jadi Korban?

(Kimi Hime)

Berdasarkan penuturan Plt Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu, awal mula pemerintah memutuskan untuk menegur Kimi karena adanya laporan dari sekelompok orang yang datang langsung ke Komisi 1 DPR.

“Mereka memberi berbagai laporan mengenai konten di YouTube yang sekiranya melanggar asusila, salah satunya video-video Kimi Hime. Dari situ kami lakukan evaluasi dan memilih tiga video miliknya yang paling masuk kriteria asusila,” ucap Ferdinandus saat dihubungi Uzone.id.

Selain menyoal konten, pria yang akrab disapa Nando itu juga mengatakan, pihak Kominfo ‘gerah’ dengan komentar-komentar netizen di sejumlah video Kimi. 

“Komentar mereka kebanyakan gak patut, jorok, dan merendahkan Kimi sebagai perempuan. Parahnya, Kimi membiarkan itu. Semoga teguran kami ini bisa dianggap sebagai pembelajaran,” ucap Nando lagi.

Baca juga: Kimi Hime Bikin Klarifikasi, ini Kata Kominfo

Setelah menyadari tiga videonya dihapus oleh YouTube, Kimi mengunggah video klarifikasi. Di sana, ia juga berharap mendapatkan perlakuan adil karena ia tidak merasa bersalah.

Hal ini juga dipertanyakan oleh Komnas Perempuan. Menurut Komisioner Komnas Perempuan Adriana Venny, sikap Kominfo yang ingin menegur Kimi namun caranya dengan merujuk tiga videonya untuk dihapus oleh YouTube, adalah kurang tepat.

“Meski sudah hidup di era digital, masyarakat kita ini seakan masih gagap media sosial. Mereka merasa bisa komentar apapun, dari kritik membangun sampai komentar gak berkualitas,” ucap Adriana saat dihubungi Uzone.id pada Kamis sore (25/7).

Dia melanjutkan, “lantas kalau netizen komentar gak bermutu sampai merendahkan begitu, masa yang dirugikan justru si kreator, sih?”

Menurut Adriana, jika salah satu alasan Kominfo memang ‘gerah’ melihat reaksi netizen terhadap video-video Kimi, mengapa hal ini tidak diarahkan juga kepada netizen yang tidak bertanggung jawab itu.

Baca juga: Kominfo Yakin Kimi Hime Umbar Tubuh hingga 3 Video Layak Dihapus

“Banyak sekali audiens tidak bertanggung jawab, gak dewasa. Ya kalau melihat ada perempuan sedang mamakai rok mini misalnya, ‘kan gak mungkin langsung dicap dia itu pelacur dan lain sebagainya. Bukankah harusnya yang komentar-komentar itu yang terkena UU ITE?” lanjutnya.

Adriana memang mengakui, UU ITE yang membahas tentang pasal kesusilaan pun masih belum detail dan cenderung “pasal karet”. Pihaknya menganggap, dengan keputusan suspend video Kimi, sama saja seperti ingin membentuk stigma terhadap perempuan.

“Kalau mau menegur Kimi, gak perlu sampai suspend video-videonya. Kebebasan Kimi sebagai kreator malah jadi dibatasi dan dengan penangguhan video seperti itu, malah yang ada bikin stigma masyarakat kalau dia adalah perempuan ‘gak bener’. Padahal kenyataannya gak seperti itu,” kata Adriana.