Home
/
Digilife

19 Ribu Akun Pro Pemerintah RI Diblokir YouTube, Komdigi Minta Transparansi

Google memblokir 19 ribu akun YouTube di Indonesia karena propaganda politik, sehingga Komdigi meminta penjelasan transparan demi kebebasan berekspresi.

19 Ribu Akun Pro Pemerintah RI Diblokir YouTube, Komdigi Minta Transparansi

Bagikan :

Highlight Artikel

  • Google memblokir 19.372 akun YouTube di Indonesia yang diduga menyebarkan propaganda politik pro-pemerintah dari Juli hingga September 2026.
  • Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta Google memberikan penjelasan yang lebih transparan mengenai alasan dan jenis akun yang ditindak.
  • Komdigi menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam moderasi konten untuk melindungi kebebasan berekspresi.
  • Komdigi akan meminta klarifikasi resmi dari Google terkait pemblokiran massal tersebut dalam waktu dekat.

Uzone.id — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) buka suara mengenai laporan dari Google soal pemblokiran 19 ribu akun-akun YouTube yang diduga menyebarkan propaganda politik di Indonesia selama Juli hingga September 2026.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Uzone.id, Kamis, (20/11), Komdigi meminta Google memberikan penjelasan lebih terbuka mengenai alasan penghapusan ribuan akun tersebut, termasuk jenis akun yang ditindak dan pelanggaran yang ditemukan.

“Laporan Google belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai jenis akun yang ditindak, bentuk pelanggaran yang ditemukan, maupun dasar pengaitan operasi tersebut dengan Indonesia. Komdigi memandang bahwa temuan sebesar ini memerlukan penjelasan yang dapat diuji,” kata perwakilan dari Kemkomdigi.

Komdigi melihat bahwa penjelasan mengenai pemblokiran ini sangat penting disampaikan untuk memastikan tidak terjadi kesalahan atribusi maupun penafsiran yang keliru terhadap temuan Google. 




“Kebebasan berekspresi perlu berlaku bagi semua pihak atau kelompok manapun, baik yang mendukung maupun yang mengkritik pemerintah,” tambahnya.

Oleh karena itu, Komdigi akan meminta klarifikasi resmi dari Google dalam waktu dekat.

“Komdigi akan meminta klarifikasi resmi kepada Google dan terus mendorong tata kelola moderasi konten yang transparan, adil, serta melindungi kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia secara menyeluruh,” tambah Komdigi.

Terlepas dari itu, Komdigi sendiri menegaskan bahwa pihaknya mendukung upaya platform digital memberantas manipulasi informasi dan aktivitas tidak autentik di internet.




Namun, tindakan moderasi konten dalam jumlah besar tetap harus dilakukan secara transparan, akuntabel, proporsional, dan adil.

Sebelumnya, dalam laporan yang dibagikan pada 30 Oktober 2026 bertajuk Influence Operations Bulletin Q3 2026 ini mencatat Indonesia sebagai salah satu dari negara dengan jumlah pemblokiran terbesar.

Dalam tiga bulan tersebut, Google menghapus sebanyak total 19.372 channel YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi pro pemerintah di Indonesia.

Akun-akun ini ditutup secara permanen sehingga tidak bisa diaktifkan kembali.

Sebagian besar channel tersebut diketahui menyebarkan konten yang mendukung pemerintah Indonesia, bahkan ada yang secara khusus mengkritik pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah.

 

FAQ Artikel

Apa yang dilakukan Google terkait akun YouTube di Indonesia?

Google memblokir sebanyak 19.372 akun YouTube di Indonesia yang diduga menyebarkan propaganda politik pro-pemerintah antara Juli hingga September 2026.

Mengapa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta klarifikasi?

Komdigi meminta Google memberikan penjelasan yang lebih transparan mengenai jenis akun yang ditindak, bentuk pelanggaran yang ditemukan, dan dasar pengaitan operasi tersebut dengan Indonesia, untuk memastikan tidak ada kesalahan atribusi dan melindungi kebebasan berekspresi.

Bagaimana sikap Komdigi terhadap moderasi konten oleh platform digital?

Komdigi mendukung upaya pemberantasan manipulasi informasi dan aktivitas tidak autentik, namun menegaskan bahwa moderasi konten harus dilakukan secara transparan, akuntabel, proporsional, dan adil, serta melindungi kebebasan berekspresi masyarakat.

Kapan laporan pemblokiran ini diterbitkan Google?

Google membagikan laporannya yang bertajuk "Influence Operations Bulletin Q3 2026" pada 30 Oktober 2026, yang mencatat Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah pemblokiran terbesar.

Vina Insyani

Vina Insyani

Jurnalis

Jurnalis yang berfokus untuk memantau tren viral di sekitar kalian serta mengulik isu yang ramai dibahas di ruang digital.
Lihat semua artikel →
populerRelated Article