19 Ribu Akun Pro Pemerintah RI Diblokir YouTube, Komdigi Minta Transparansi
Google memblokir 19 ribu akun YouTube di Indonesia karena propaganda politik, sehingga Komdigi meminta penjelasan transparan demi kebebasan berekspresi.

Highlight Artikel
- Google memblokir 19.372 akun YouTube di Indonesia yang diduga menyebarkan propaganda politik pro-pemerintah dari Juli hingga September 2026.
- Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta Google memberikan penjelasan yang lebih transparan mengenai alasan dan jenis akun yang ditindak.
- Komdigi menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam moderasi konten untuk melindungi kebebasan berekspresi.
- Komdigi akan meminta klarifikasi resmi dari Google terkait pemblokiran massal tersebut dalam waktu dekat.
Uzone.id — Kementerian
Komunikasi dan Digital (Komdigi) buka suara mengenai laporan dari Google soal
pemblokiran 19 ribu akun-akun YouTube yang diduga menyebarkan propaganda
politik di Indonesia selama Juli hingga September 2026.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Uzone.id, Kamis,
(20/11), Komdigi meminta Google memberikan penjelasan lebih terbuka mengenai
alasan penghapusan ribuan akun tersebut, termasuk jenis akun yang ditindak dan
pelanggaran yang ditemukan.
“Laporan Google belum memberikan penjelasan yang memadai
mengenai jenis akun yang ditindak, bentuk pelanggaran yang ditemukan, maupun
dasar pengaitan operasi tersebut dengan Indonesia. Komdigi memandang bahwa
temuan sebesar ini memerlukan penjelasan yang dapat diuji,” kata perwakilan
dari Kemkomdigi.
Komdigi melihat bahwa penjelasan mengenai pemblokiran ini sangat penting disampaikan untuk memastikan tidak terjadi kesalahan atribusi maupun penafsiran yang keliru terhadap temuan Google.
“Kebebasan berekspresi perlu berlaku bagi semua pihak atau kelompok manapun, baik yang mendukung maupun yang mengkritik pemerintah,” tambahnya.
Oleh karena itu, Komdigi akan meminta klarifikasi resmi dari
Google dalam waktu dekat.
“Komdigi akan meminta klarifikasi resmi kepada Google dan
terus mendorong tata kelola moderasi konten yang transparan, adil, serta
melindungi kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia secara menyeluruh,”
tambah Komdigi.
Terlepas dari itu, Komdigi sendiri menegaskan bahwa pihaknya mendukung upaya platform digital memberantas manipulasi informasi dan aktivitas tidak autentik di internet.
Namun, tindakan moderasi konten dalam jumlah besar tetap
harus dilakukan secara transparan, akuntabel, proporsional, dan adil.
Sebelumnya, dalam laporan yang dibagikan pada 30 Oktober
2026 bertajuk Influence Operations Bulletin Q3 2026 ini mencatat Indonesia
sebagai salah satu dari negara dengan jumlah pemblokiran terbesar.
Dalam tiga bulan tersebut, Google menghapus sebanyak total
19.372 channel YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi pro
pemerintah di Indonesia.
Akun-akun ini ditutup secara permanen sehingga tidak bisa
diaktifkan kembali.
Sebagian besar channel tersebut diketahui menyebarkan konten
yang mendukung pemerintah Indonesia, bahkan ada yang secara khusus mengkritik
pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah.
FAQ Artikel
Apa yang dilakukan Google terkait akun YouTube di Indonesia?
Google memblokir sebanyak 19.372 akun YouTube di Indonesia yang diduga menyebarkan propaganda politik pro-pemerintah antara Juli hingga September 2026.
Mengapa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta klarifikasi?
Komdigi meminta Google memberikan penjelasan yang lebih transparan mengenai jenis akun yang ditindak, bentuk pelanggaran yang ditemukan, dan dasar pengaitan operasi tersebut dengan Indonesia, untuk memastikan tidak ada kesalahan atribusi dan melindungi kebebasan berekspresi.
Bagaimana sikap Komdigi terhadap moderasi konten oleh platform digital?
Komdigi mendukung upaya pemberantasan manipulasi informasi dan aktivitas tidak autentik, namun menegaskan bahwa moderasi konten harus dilakukan secara transparan, akuntabel, proporsional, dan adil, serta melindungi kebebasan berekspresi masyarakat.
Kapan laporan pemblokiran ini diterbitkan Google?
Google membagikan laporannya yang bertajuk "Influence Operations Bulletin Q3 2026" pada 30 Oktober 2026, yang mencatat Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah pemblokiran terbesar.
Vina Insyani
Jurnalis

