200 Ribu Anak di Indonesia Masih Terjebak Lingkaran Judi Online

Uzone.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap masih ada 200 ribu anak-anak di bawah umur yang terpapar judi online per Oktober 2026 ini. 

Diantara 200 ribu anak tersebut, sebanyak 80 ribu anak-anak ternyata masih berusia di bawah 10 tahun. Kondisi ini membuat pemberantasan judi online ini berkaitan langsung dengan agenda pelindungan anak di ruang digital yang tengah digencarkan oleh Komdigi melalui PP Tunas.

Angka ini masih tetap sama dan tidak menurun dari sebelumnya. Hal ini pun menjadi warning bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia agar terus memberantas perjudian online di semua kalangan.

Dalam keterangan tertulisnya, Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan bahwa pemberantasan judi online ini terus dilakukan dan kini, pihaknya tidak hanya menghapus konten dan memblokir situs saja.

“Tidak cukup hanya memutus akses atau menurunkan kontennya. Kita harus mempersempit seluruh ruang geraknya, dari konten dan platform sampai transaksi dan aliran dana yang menghidupkan ekosistem perjudian,” katanya, Kamis, (08/10) lalu.

Menurut Meutya, pemberantasan judi online ini dilakukan dengan memutus rantai paparan konten, akses pengguna, transaksi, hingga aliran dana.

Selain itu, konten-konten di media sosial juga terus disidak agar tidak menyebar ke banyak kalangan. Selama kurang lebih dua tahun, Komdigi telah menangani lebih dari 122 ribu konten melalui berbagai platform.

Sebanyak 92.322 konten judi online telah dihapus dari platform Meta (Facebook, Instagram, Threads, dan WhatsApp), 43.475 konten melalui Google dan YouTube, 16.526 konten pada X, 1.882 konten melalui Telegram, serta 1.166 konten pada TikTok.

Dalam periode 20 Oktober 2024 hingga 11 September 2026, Komdigi juga telah menangani 5,15 juta konten negatif dan sebanyak 4,03 juta diantaranya adalah konten-konten yang mengandung ajakan judi online.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,6 juta diantaranya merupakan judi online dari situs dan alamat IP yang ternyata berada di luar negeri.

“Sebagian besar yang ditemukan oleh Pak Dirjen Alexander Sabar, IP-nya berada bukan di dalam negeri. Ada yang di luar negeri tapi mengakses manusia-manusia warga negara Indonesia,” kata Meutya.

Meutya mengungkap bahwa pola penyebaran judi online terus berubah. Setelah satu akses ditutup, pelaku disebut bisa membuat situs dan akun baru atau berpindah ke jalur lain untuk mempromosikan perjudian.

“Ketika kita lakukan intervensi, kita lakukan pemutusan akses muncul lagi. Kita lakukan lagi muncul lagi. Artinya apa? Kita memang harus berjibaku bersama-sama untuk menurunkan angka ini,” tegasnya.

Kondisi tersebut membuat judi online tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran di ruang digital, tetapi juga sebagai kejahatan yang memiliki karakter transnasional.