4 Alasan Pemblokiran Telegram Menurut Kapolri Tito Karnavian

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah resmi menutup aplikasi Telegram versi website. Meski masih menuai pro dan kontra di ruang publik, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menilai pemblokiran tetap harus dilakukan demi alasan keamanan khususnya untuk mencegah aksi terorisme.

Tito mengatakan ada sejumlah alasan mengapa Telegram harus tetap diblokir.

1. Telegram menjadi saluran komunikasi untuk 17 aksi teroris.

Berdasarkan temuan tim Densus 88 Mabes Polri, setidaknya ada 17 kasus terkait terorisme yang menggunakan saluran komunikasi melalui Telegram. Menurut Tito, para pelaku lebih memilih Telegram karena aman dan bisa dijamin kerahasiannya. 

"Selama dua tahun terakhir ini ada 17 kasus, mulai dari Bom Thamrin dan berbagai kasus lainnya," ujar Tito sebelum menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/7). 

Selain digunakan sebagai saluran komunikasi untuk 17 aksi dalam 2 tahun terakhir, Telegram juga digunakan oleh para lone wolf. Meski mereka melakukan aksinya sendiri, tapi mereka berkomunikasi dan menjadi radikal melalui infrastruktur teknologi informasi, salah satunya Telegram. 

"Sekarang ini juga berkembang fenomena lone wolf jadi mereka tidak terstruktur tapi masing-masing bergerak sendiri, menjadi radikal sendiri melalui penggunaan IT sekarang ini," ujar Tito. 

Tito mengatakan dalam dua terakhir, para pelaku teroris sadar bahwa komunikasi mereka sudah disadap melalui telepon atau sms sehingga akhirnya mereka memilih saluran yang aman, yaitu Telegram. 

2. Teroris menyebar cara pembuatan bom melalui broadcast message di Telegram.

Alasan kedua, saat ini, para teroris mengajarkan cara pembuatan bom tidak secara langsung. Berbeda dengan zaman Dr. Azhari yang mengajarkan cara membuat bom secara langsung, saat ini metode pembagian ilmu dilakukan secara online, salah satunya melalui Telegram. 

"Dulu Dr. Azhari langsung mengajari sekarang tidak. Jadi langsung online, chat. Bahan ini dicampur ini, lalu dicampur itu. Lalu di-share. Nah Telegram jadi salah satu favorit mereka," ujar Tito hari ini. 

Menurut dia, Telegram menjadi favorit untuk membagikan 'tips' membuat bom karena aplikasi ini memungkinkan dibentuknya supergroup yang bisa memuat hingga 10.000 anggota baik privat maupun tidak. 

"Ini tanpa ketahuan adminnya siapa. Berbeda dengan grup Whatsapp yang ada adminnya," kata mantan Kapolda Metro Jaya ini. 

3. Telegram punya fitur untuk menjamin kerahasiaan identitas pengguna.

Fasilitas lain yang membuat Telegram dilirik oleh para pelaku teroris menurut Kapolri adalah aplikasi ini memungkinkan kontak melalui chat tanpa mengetahui nama asli atau cukup dengan user name. 

Menurut Tito, hal ini menyulitkan kepolisian untuk melakukan pelacakan.

"Account di Telegram bisa tersembunyi. Tidak ketahuan nomornya tapi dia bisa cukup dengan menggunakan user name. Saling chat to chat hanya dengan user name. Jadi dia tidak ketahuan, sulit dilacak," ujar Tito di kesempatan yang sama. 

Tito mengatakan teknologi semacam ini tentunya memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya, fasilitas ini bisa menjamin pembicaraan rahasia yang membutuhkan privasi. Kerugiannya, tentunya sulit bagi polisi untuk melakukam pelacakan misalnya soal lokasi peledakan.

"Kalau di tangan yang salah, ini sangat berbahaya karena kita enggak bisa mentrack mereka. Nanti meledak di mana. Misalnya kasus di Masjid Falatehan di Blok M lalu di Bandung," ujar mantan Kepala BNPT tersebut. 

4. Upaya 'diplomasi' pemerintah telat ditanggapi Telegram.

Kapolri mengatakan sebenarnya pemerintah tak bermaksud untuk menutup Telegram. Awalnya pemerintah meminta Telegram untuk membuka akses bagi polisi jika ada konten mencurigakan mengenai terorisme. Misalnya siapa yang memerintahkan untuk mengebom atau siapa yang menyebarkan paham radikal. Tapi, permintaan ini tak ditangapi.

"Permintaan kita enggak dilayani, enggak ditanggapi. Kalau tidak ditanggapi ya kita tutup. Bahwa mereka ini profit oriented. Market mereka besar, penggunanya jutaan. Begitu kita tutup, mikirlah mereka. Sekarang saya dengar mereka sudah mulai bangun komunikasi dengan Menkominfo," ujarnya. 

Nantinya, jika Telegram mau membuka akses, maka Polri berharap diberi kewenangan untuk melacak seluruh data terkait terorisme.