24 Ribu Aplikasi Pemerintah Bakal Dihapus, Diganti Super Apps

pada 2 tahun lalu - byMuhammad Faisal Hadi Putra

Advertising

Uzone.id -Menkominfo Johnny G Plate berencana bakal merilissuper appsatau aplikasi super yang bakal menggantikan 24.400 aplikasi milik pemerintah. Puluhan ribu aplikasi tersebut dinilai tidak efisien lantaran saling tidak terhubung satu sama lain.

Menurut Johnny, setiap kementerian dan lembaga atau Pemda masing-masing mempunyai aplikasi yang berbeda di setiap sub-unitnya. Bahkan, aplikasi tersebut juga bekerja masing-masing, sehingga berjalan tidak efisien dan harus ditata ulang agar jumlahnya tidak terlalu banyak.

Johnny menyebut, nantinya 24.400 aplikasi milik pemerintah itu akan dimatikan satu per satu dan dialihkan kesuper appssecara bertahap. Total bakal ada 8 sampai 10 aplikasi yang saling terintegrasi yang disiapkan oleh Kominfo.

“Super appsbertujuan untuk mencegah duplikasi aplikasi sejenis dari berbagai kementerian atau lembaga. Perlu kerja sama dari setiap sektor pemerintah untuk mewujudkansuper appsyang terpadu,” katanya.

Ketika rencana peleburan 24.400 aplikasi pemerintah terealisasi, pemerintah dapat menghemat anggaran negara hingga puluhan triliun rupiah. Penjelasan Johnny merupakan respon dari keluhan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut anggaran negara yang membengkak gara-gara aplikasi pemerintah yang tidak efisien.

“Dari jumlah tersebut, pelan-pelan kita mulai shutdown dan pindahkan. Saya meyakini, efisiensinya akan lebih tinggi dari intervensi fiskal yang Ibu Sri Mulyani keluarkan saat ini. Puluhan triliun hematnya, kalau itu bisa dilakukan, luar biasa untuk kita,” tutur Johnny.

Di sisi lain, dalam rangka mewujudkanelectronic government, pemerintah masih menggunakan 2.700 pusat data. Sementara hanya sekitar 3 persen yang berbasis cloud, selebihnya terpisah dan menjadi salah satu kendala untuk menghasilkan satu data di Indonesia.

“Saat ini, 2.700 pusat data dan server itu hanya 3% saja yang berbasis cloud, sisanya ethernet (bekerja sendiri-sendiri) yang mengakibatkan sangat sulit interoperabilitas data untuk menghasilkan satu data sebagai implementasi data driven policy di Indonesia, jadi perlu kita siapkan dengan benar,” tandas Menkominfo.