3 Posisi Menteri yang Cocok Buat Nadiem Makarim
Nadiem Makarim (Dok.Gojek)
Uzone.id -Sudah pakai kemeja putih, datang ke Istana Negara, rasanya hampir pasti Nadiem Makarim mengisi salah satu slot menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua ini.
Kemudian menjadi tanda tanya adalah bakal mengisi posisi apakah mantan CEO Gojek ini?
Baca juga: Fakta Soal Nadiem Makarim, Menteri Muda Jokowi
Keputusan memang baru akan diumumkan pada Rabu (23/10), tapi rasanya sah saja menebak posisi menteri atau jabatan apa yang cocok buat lulusan Harvard University ini.
Menteri Digital
Santer terdengar, bahkan sudah terucap dari Mantan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin di pemerintahan kedua Jokowi ini ada Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif.
Bisa jadi, atau kemungkinan besar Nadiem Makarim akan mengisi posisi ini, mengingat latar belakangnya sebagai pendiri dan mantan CEO Gojek, sebuah stratup yang dibanggakan Presiden Jokowi.
Baca juga:Terima Tawaran Menteri, Nadiem Mundur dari Gojek
Walaupun rasanya fokus Menteri Digital ini belum diketahui bakal seperti apa. Mendorong semakin banyaknya startup baru, mungkin.
Menteri Komunikasi dan Informatika
Di periode sebelumnya, Menkominfo diisi oleh Rudiantara, profesional yang sudah kenyang di dunia telekomunikasi.
Nadiem bisa saja mengisi di posisi ini, walaupun bila merujuk dari pengalaman sebelumnya, Menkominfo fokus membangun jaringan komunikasi.
Bila dia mengisi posisi ini harus siap dengan tantangan tersebut.
Menteri Pariwisata
Eits, janganunderestimatedulu. Pariwisata Indonesia masih perlu, loh, untuk didorang agar lebih mendunia, ya salah satunya melalui dunia internet.
Ingat, Menteri Pariwasata sebelumnya, Arief Yahya, juga seorang direktur utama dari perusahaan teknologi dan telekomunikasi terbesar di Indonesia.
Selama Arief Yahya memimpin, pengenalan pariwisata Indonesia melalui sentuhan digital sering dilakukan. Nadiem tinggal diteruskan.
Itu sih 3 posisi menteri yang pas ditawarkan untuk Nadiem Makariem. Semuanya pasti berubah, tergantung hak preogratif presiden saat mengumumkan besok.