93 Persen BBM Subsidi Dinikmati Orang Mampu, Salah Sasaran?

Uzone.id- Ternyata selama ini BBM subsidi banyak dinikmati oleh kalangan mampu di Indonesia. Apakah pemerintah salah sasaran atau lebih baik subsidi diberikan untuk membangun transportasi umum?

Pendapat ini dikemukakan oleh Djoko Setijowarno selaku Akademisi dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.

Menurut Djoko, besaran subsidi BBM selalu berfluktuasi, namun sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar mencapai 40 persen dari total konsumsi BBM nasional.

Lebih ironisnya lagi, data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) konsumsi BBM subsidi justru dinikmati oleh kalangan mampu pemilik kendaraan pribadi baik roda dua ataupun roda empat.

"Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa 93 persen dari konsumsi BBM subsidi tersebut justru dinikmati oleh kalangan mampu pemilik kendaraan pribadi," ujar Djoko dalam keterangan resminya.

"Sementara itu, sisanya hanya dinikmati oleh transportasi barang sebesar 4% dan transportasi umum penumpang sebesar 3%," lanjutnya.

Menurutnya, daripada APBN digunakan untuk subsidi BBM yang tidak tepat, lebih baik digunakan untuk percepatan Program Trnasportasi Umum di tingkat daerah.

"Langkah ini krusial, mengingat visi Presiden yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju keempat di dunia pada tahun 2045. Salah satu indikator utama negara maju adalah sistem transportasi publik yang mapan," jelas Djoko.

Memang kondisi transportasi publik di Indonesia cukup mengenaskan, akrena dari 514 pemerintah daerah di Indonesia, baru sekitar 45 atau 9 persen yang membenahi sistem transportasi umum kere menjadi lebih modern.

"Jika layanan transportasi umum sudah dibenahi dengan baik, masyarakat yang menikmati manfaatnya tentu akan jauh lebih banyak. Lebih dari itu, pemerintah bahkan bisa memberikan fasilitas tarif murah atau bahkan gratis khusus bagi pelajar, mahasiswa, buruh, guru, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat kurang mampu," ungkapnya.

Djoko berpendapat transportasi umum bukan hanya alat mobilisasi, tapi jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat. Karena bukan hanya mampu menciptakan efisiensi fiskal dan anggaran negara, tetapi juga bisa menjadi mitigasi risiko sosial, meningkatkan keselamatan berkendara, endorong pembangunan, dan berdampak bagi perbaikan lingkungan.

Perlu diketahui, realisasi subsidi BBM pernah mencapai angka Rp551,2 triliun pada tahun 2022 silam. Angka ini memang sempat turun ke Rp375 triliun pada 2023 dan menyusut ke Rp113,3 triliun di 2024.

Namun angka ini melonjak signifikan pada tahun 2025 mencapai Rp394,3 triliun, hingga akhirnya dipatok sebesar Rp210,1 triliun di tahun 2026 ini.