Ada Menteri Baru: Harapan Kominfo Lebih ‘Bersih’ dan Tuntaskan Data Bocor

Uzone.id– Nama Budi Arie Setiadi mendadak jadi perbincangan. Aktivis ini diangkat oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan dilantik di Istana Kepresidenan hari ini, Senin (17/7). Sebagai Menkominfo baru, apa harapan dari industri teknologi informasi maupun telekomunikasi?

Executive Director Indonesia ICT Institute Heru Sutadi, ia mengatakan pemilihan Menkominfo Budi Arie Setiadi lengkap dengan Wakil Menkominfo Nezar Patria menyimpan harapan besar.

“Pertama, semoga Kominfo dan BAKTI Kominfo yang tersandung masalah hukum dapat diselesaikan dan mampu menghadirkan Kominfo baru yang lebih bersih,” ujar Heru saat dihubungiUzone.id, Senin (17/7).

Menurut Heru, pekerjaan rumah (PR) Kominfo lainnya juga cukup banyak yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun dua bulan sebelum pergantian pimpinan nasional dan kabinet.

“Beberapa di antaranya, menuntaskan kasus kebocoran data yang terus muncul dan meningkat, baik dari kuantitas maupun kualitas. Kemudian, menyiapkan pemberlakuan UU PDP yang akan efektif pada September 2024,” tutur Heru.

Ia melanjutkan, “tak ketinggalan, menyelesaikan target pemerintah Merdeka Sinyal yang sebelumnya ditargetkan tuntas pada 2020.”

Kita tahu bahwa RUU PDP telah disahkan pemerintah pada 20 September 2022. Pengesahan ini dipercaya menjadi momentum perbaikan ruang siber di Indonesia. Pemerintah sendiri memberikan waktu transisi selama dua tahun kepada setiap organisasi atau perusahaan yang bertanggung jawab pengendalian data pribadi.

Jika tidak mematuhi UU PDP, maka sanksi pidana maupun administratif akan menanti.

“Kita berdoa saja agar tugas dan target Menkominfo dan Wamenkominfo yang baru dapat terwujud,” tutup Heru.

Diketahui, sebelum menjabat sebagai Menkominfo, Budi Arie mengisi posisi sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) pada tahun 2019. Sebelum terjun ke dunia politik, Budi Arie dikenal sebagai aktivis sosial dan juga pengusaha.

Tahun 2013, ia mendirikan Projo, grup relawan untuk mendukung Joko Widodo maju di Pilpres 2014. Kelompok besar ini juga mendukung Jokowi di Pilpres 2019.