Ada Pungli di Bandara Seokarno-Hatta
pada 8 tahun lalu - byRepublika
Fraksi PKS DPR RI menerima aduan dari Aliansi Pramuwisata Indonesia (API) tentang adanya dugaan perlakuan tindak kekerasan dan adanya pungutan liar (pungli) dari oknum petugas bandara Soekarno-Hatta. Aduan tersebut diterima langsung oleh Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Nurhasan Zaidi dan Martri Agoeng bersama dengan tenaga ahli fraksi.
Dalam aduannya, anggota API, Riki menilai, pembentukan aliansi tersebut lahir karena perlakuan tidak adil kepada pemandu wisata yang mendampingi wisatawan mancanegara (wisman) dari Timur Tengah. Diskriminasi terhadap wisman Timur Tengah tersebut terjadi sejak pasca-Idul Fitri di Bandara Soekarno-Hatta yang disokong oleh aparat.
"Para wisman itu diminta paksa sebesar 1 real kalau mau dilayani. Ini tidak sesuai dengan jargon Salam Pesona Indonesia oleh Kementerian Pariwisata," ujar Riki kepada Fraksi PKS, kemarin.
Menanggapi itu, Nurhasan menilai, persoalan reformasi birokrasi selama ini, khususnya yang menyangkut infrastruktur pariwisata masih belum tuntas. Hal itu bertentangan dengan program pemerintah untuk menggenjot wisatawan asing ke Indonesia pada 2016 hingga berjumlah 272 juta wisatawan. Pungli tersebut bertentangan dengan program devisa yang berasal dari pariwisata.
Persoalan tersebut sudah mereka sampaikan ke Kementerian BUMN. "Bandara kita sebagai bagian dari BUMN memang kondisinya mengkhawatirkan. Pemerintah seolah tidak siap untuk menerima ledakan jumlah turis yang luar biasa,” kata Nurhasan.
Oleh karena itu, Fraksi PKS akan berkomitmen mengawal aspirasi ini ke Kementerian BUMN, Angkasa Pura, Imigrasi, dan Kementerian Pariwisata untuk menangani persoalan pungli. Khusus yang berkaitan dengan persoalan kekerasan Fraksi PKS mendorong agar API membentuk tim advokasi hukum sebagai bentuk tindak lanjut dari segi litigasi.
BERITA LAINNYA