AS Batasi 5G karena Ancam Penerbangan, Indonesia Gimana?

pada 3 tahun lalu - byTomy Tresnady

Advertising

Uzone.id- Pemerintah Amerika Serikat telah membuat keputusan membatasi pergelaran jaringan 5G di pita frekuensi 3,7 GHz secara terbatas negaranya, khususnya di area sekitar bandara.

Hal itu pun berimbas pada isu pergelaran 5G yang tengah digalakkan di Indonesia. Sehingga, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate langsung memberi klarifikasi atas munculnya isu tersebut di media, beberapa hari terakhir ini.

Johnny mengatakan, di Indonesia layanan 5G sudah beroperasi secara komersial oleh tiga operator seluler nasional kita, yakni Telkomsel, Indosat dan XL.

"Para operator itu menggunakan dua pita seluler existing, yaitu pita frekuensi 1,8 Ghz dan 2,3 Ghz. Untuk pita frekuensi baru yang sedang dalam prosesfarmingdanrefarmingguna memberikan tambahanbandwidthdan variasiuse casesehingga bermanfaat pada masyarakat dan pelaku usaha," kata Johnny saat jumpa pers 'Dampak Keselamatan 5G Terhadap Penerbangan dengan Studi Kasus Amerika Serikat' di kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (19/1/2021).

Adapunfarmingdanrefarmingspektrum baru tersebut sebagai berikut:

Low band pada pita frekuensi 700 MHz
Middle band pada pita frekuensi 3,5 GHz dan 2,6 GHz
High band pada pita frekuensi 26 GHz dan 28 GHz

Kasus yang terjadi di AS, kata Johhnny, konteksnya adalah untuk jaringan 5G yang bekerja pada pita frekuensi 3,7 GHz atau tepatnya pada rentang 3,7 hingga 3,98 GHz.

Sistem yang dikhawatirkan terganggu adalah sistem radio altimeter yang bekerja pada pita frekuensi 4,2 GHz hingga 4,4 GHz.

"Sistem radio altimeter ini merupakan sistem keselamatan utama dan penting dalam pengoperasian pesawat udara guna menentukan ketinggian posisi pesawat udara terbang di atas tanah," ujarnya.

Menurutnya, informasi yang dimanfaatkan pengguna radio altimeter sangat penting dalam mendukung operasi penerbangan terkait dengan keselamatan penerbangan atauflight safety.

Begitu juga dengan fungsi navigasi pada semua pesawat udara, seperti misalnyaaircraft collision avoidance, wind shear detection, flight controlserta fungsi-fungsi lainnya untuk mendaratkan pesawat secara otomatis.

"Berdasarkanstatement byPresiden Biden on 5G agreement yang dirilis oleh situswhitehouse.govpada 18 Januari 2022, disebutkan penggelaran 5G di AS untuk sementara waktu ditunda pada sejumlah kawasan terbatas, khususnya di bandara utama atau disebut dengankey airport,namun demikian pemerintah AS tetap mengizinkan penggelaran jaringan 5G sesuai jadwal yang telah ditentukan pada wilayah yang berada di luar bandara tersebut," beber Johnny.

Dia menambahkan, hal itu bisa disimpulkan bahwa 90 persen dari rencana penggelaran jaringan 5G tidak terhambat dari pembatasan tersebut. Paralel dengan pembatasan tersebut, solusi teknis bersifat praktis terus dicari dan diupayakan oleh parastake holderterkait di AS.

Bagaimana dengan Indonesia?

Johnny mengatakan, "Untuk konteks Indonesia, perlu kami jelaskan bahwa Indonesia tidak ada rencana untuk menggunakan pita frekuensi 3,7 Ghz dalam rangka implementasi 5G."

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo akan tetap menggunakan pita frekuensi 3,7 Ghz sampai 4,2 Ghz guna keperluan komunikasi satelit, dan bukan untuk 5G.

Dia menyampaikan, untuk 5G rencananya akan memanfaatkan pita frekuensi yang lebih rendah, yaitu pada pita frekuensi 3,5 Ghz yang berada pada rentang 3,4 Ghz hingga 3,6 Ghz.

"Dengan membandingkan pengaturan frekuensi 5G di AS, yang menggunakan pita frekuensi 3,7 Ghz sampai 3,98 Ghz, sedangkan Indonesia pada rentang 3,4 Ghz sampai 3,6 Ghz," katanya.

Pengaturan 5G di Indonesia, menurutnya, dikatakan relatif aman. Hal ini disebabkan tersedianyaguard bandsebesar 600 Mhz yang membentang mulai dari frekuensi 3,6 Ghz sampai 4,2 Ghz guna membentengi radio altimeter dari sinyal jaringan 5G

"Guard bandsebesar itu hampir 3 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan yang disediakan di Amerika Serikat," kata dia lagi.

Potensi interferensi antara 5G dengan radio altimeter telah dan saat ini sedang dikaji kementerian Kominfo dengan melibatkan para akademisi serta bekerja bersama Kementerian Perhubungan.

"Kementerian Kominfo akan selalu menjaga setiap komunikasi yang memanfaatkan sumber daya spektrum frekuensi radio bebas dari gangguan atau interferensi, terlebih radio altimeter, suatu sistem yang berkaitan erat dengan keselamatan penerbangan," jelasnya.