Blibli PHK Ratusan Karyawan, Restrukturisasi Jadi Alasan?

Uzone.id— Platform e-commerceBlibli dikabarkan melakukan PHK pada kurang lebih 400karyawan. Hal ini terungkap dalam sebuah postingan di media sosial dandibenarkan oleh salah satu sumber internal yang tidak ingin disebutkanidentitasnya.

“Iya, valid (kabar pemangkasan karyawan),” kata sumbertersebut kepadaUzone.id, Senin, (27/10).

Ia menyebut bahwa pemangkasan ini dilakukan pada 23 Oktober2025 melalui townhall dan langsung mengirim kabar kepada karyawan yangterdampak.

“Pada hari itu dipanggil, langsung mengurus semuaberkas-berkas dan laptop-laptop juga diambil, jadi sudah gak ada tanggung jawab(pekerjaan) lagi,” tuturnya.

Sumber kami tidak menyebut unit apa saja yang terkena dalamputaran pemangkasan ini, namun ia menyebut bahwa tim teknologi dari perusahaantersebut banyak terkena dampak PHK ini.

Sebelumnya, dari sumber yang terpisah pemangkasan iniberimbas ke divisi teknologi, komersial, marketing dan lainnya. Bahkan,berbagai posisi–termasuk VP dikabarkan ikut terdampak dalam putaran PHK ini.

“Saya kurang tahu unit lain kena atau tidak, tapi mostlyyangsaya tau itu divisi teknologi banyak yang kena,” ujarnya.

Sebanyak kurang lebih 400 orang terkena dalam putaranpemangkasan ini dan ini berimbas ke karyawan yang kebanyakan di kantor pusat diJakarta. Tapi, beberapa karyawan di kantor cabang termasuk Bandung juga ikutterkena.

“Level manager hingga team member ikut terkena,” tambahnya.

Ditanya mengenai alasan pemangkasan ini, sumber menyebutbahwa PHK ini adalah bagian dari langkah restrukturisasi perusahaan.

“Alasannya karena restrukturisasi,” kata orang dalamyang kami hubungi.

Sayangnya, sumber tidak menjelaskan lebih detail terkaitalasan tersebut. Namun langkah restrukturisasi ini banyak digunakan olehberbagai perusahaan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan efisiensidengan tujuan utamanya menyederhanakan operasional atau memulihkan kinerjabisnis.

Diketahui, para karyawan yang terdampak dalam putaranpemangkasan ini mendapatkan benefit atau kompensasi yang sesuai denganperaturan pemerintah yang berlaku saat ini.