Investor Pusat Data ‘Kabur’ ke Negara Lain, Asosiasi Ungkap Alasannya

Uzone.id— Minat investorglobal terhadap pembangunan pusat data di wilayah Asia Tenggara semakin tinggi.Bahkan, Indonesia pun ikut kecipratan meskipun tidak semasif negara tetanggaseperti Malaysia, Thailand bahkan Vietnam.

Sayangnya, investasi raksasa teknologi dunia di Indonesiamasih lebih rendah dibandingkan negara-negara tadi. Indonesia bahkan disebutsebagaicountry marketsaja alih-alih menjadi negara untuk menanaminvestasi jangka panjang.

“Sebagai gambaran, saat ini sudah ada sekitar 120 jutapengguna TikTok di Indonesia, dan kita menjadithe largest TikTok businesssecara global. Tapi (investasi) 300 MW (data center) yang di-announceitudibangunnya di Johor Baru, dan mereka ada rencana membangun tambahan 250 MW diChonburi, Thailand,” kata Ketua Umum Indonesia Data Center ProviderOrganization (IDPRO), Hendra Suryakusuma dalam acara Indonesia Digital Outlook2026, Kamis, (29/01).

Terlepas dari itu, industri data center di Indonesiadiprediksi tumbuh pesat dalam 3–5 tahun ke depan dan didorong oleh adopsi AIdan kebutuhan pemrosesan data besar. IDPRO memproyeksikan bahwa di tahun 2030industri data center Indonesia mencapai sekitar 2,7 GW.

Melihat potensi industri data center yang masih terbukalebar tersebut, IDPRO pun menyoroti beberapa hal, termasuk mengusulkan beberapahal yang menjadi tantangan kenapa para investor lebih melirik negara laindibandingkan Indonesia.

“Kami di industri sudah meminta pemerintah dan beberapakementerian, yang pertama terkait dengan insentif untuk AI server. Jadi salahsatunya Indosat menjadi entity dan mereka memiliki komitmen sekitar USD290 jutauntuk pembelian chipset mereka,” kata Hendra.

Ia melanjutkan, “On top of that,mereka harus bayarsekitar 23 persen untuk bea cukai dan tax. Nah ini yang memberatkan sebenarnya,jadi salah satu feedback untuk improvement ke depannya adalah terkait tax ini.”

Selanjutnya adalah mengenai perizinan yang dianggap masihkompleks dimana investor data center harus berurusan dengan banyak kementeriandan lembaga, dengan waktu perizinan bisa mencapai 6–9 bulan, bahkan lebih.

“Ini terus terang juga berat ya, artinya kita harusdealingdengan 9 institusi, minimal, termasuk PLN dan juga Komdigi juga. Not tomention juga, banyak anggota kami yang dealing dengan ormas, maksudnya dilapangan, jadi memang ada biaya yang memang harus dipikirkan juga,” ujarHendra.

Hal ini dianggap jauh berbeda dengan kondisi di Malaysia danThailand yang sudah menerapkan single window system, di mana investor hanyaberurusan dengan satu institusi saja untuk mengatur alur investasi.

Selain itu, dalam pembangunanya, Malaysia dan Thailand hanyacukup menjalankan conceptual design saja alias hanya memberikan desain konsepbesar dan tidak harus langsung memberikan detail desain di awal sehingga tidakmembutuhkan waktu yang cukup lama untuk pembangunannya.

Sementara di Indonesia, tahapan desain yang diminta sejakawal masih cukup kompleks dan memakan waktu panjang. Karena itu, pelakuindustri terus berdiskusi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)agar ada keselarasan antara kebijakan infrastruktur digital, pemerintahdigital, dan ekosistem digital ke depan.

Melihat peluang yang cukup terbuka lebar, IDPro pun berharappembangunan industri digital Indonesia dapat berjalan secara reliable, scalabledan sustainable. 

Apalagi saat ini banyak investor global mulai melirikIndonesia karena kapasitas di Malaysia dan Thailand sudah hampir penuh. Iniadalah momentum strategis yang harus dimanfaatkan agar Indonesia tidak hanyamenjadi pasar, tetapi juga rumah bagi infrastruktur digital global.

“Jadi sayang kalau kita tidak memanfaatkan ini denganmendukung dengan regulasi yang lebih baik,” tuturnya.