Jokowi Klaim Macet Jakarta Bikin Negara Rugi Ratusan Triliun
Uzone.id- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan kemacetan di Jabodetabek bisa menyebabkan kerugian negara. Bahkan disebutkan kerugian negara bisa mencapai ratusan triliun hanya karena kemacetan Jakarta.
Pada awalnya, Jokowi membahas soal pengembangan transportasi massal seperti Moda Raya Terpadu (MRT) yang menghabiskan dana yang besar. Bahkan saat MRT sudah beropeasi, tidak dapat menghasilkan untuk, melainkan menjadi rugi.
"Kalau MRT per kilometer pas baru mulai anggaraannya Rp1,1 triliun. Mungkin bisa bangun, tapi operasionalnya tidak kecil. Karena membangun MRT, LRT, dan kereta cepat itu semuanya rugi," ujarJokowisaat menyampaikan sambutan di IKN, seperti dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.
"Saya berikan contoh, MRT Jakarta setiap tahun keluar Rp800 M untuk menutup biaya operasional. Dan hitungan saya kalau semua jalur selesai, APBD harus keluar Rp4 triliun," lanjutnya.
Meski membutuhkan biaya besar dan tetap rugi saat MRT dan LRT beroperasi, namun menurutnya lebih baik tetap dibangun. Pasalnya dua moda transportasi tersebut diyakini dapat mengurangi kemacetan lalu lintas.
Sementara menurut Jokowi, kemacetan lalu lintas membuat negara rugi hingga ratusan triliun.
"Tapi yang bapak-ibu harus tahu, kalau enggak ada MRT/LRT/kereta cepat kita kehilangan setiap tahun Rp65 triliun karenamacet. Jabodetabek mungkin sudah di atas Rp100 triliun," ungkapnya.
"Pilih mana, mending dibelikan LRT/MRT/kereta cepat atau uangnya hilang karena kemacetan setahun Rp100 triliun," tambahnya.
Sebelumnya hal yang sama turut diungkapkan oleh Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik (SPBE) Dinas Perhubungan Zulkifli. Menurutnya, terdapat kerugian Rp100 triliun yang paling besar didominasi dari kerugian kesehatan dan waktu hingga Rp60 triliun.
Sementara juga terdapat kerugian operasional kendaraan yang bahan bakarnya terbuang tercuma karena kemacetan yang bisa mencapai Rp40 triliun.
"Kerugian Rp100 triliun itu terdiri dari Rp40 triliun dari biaya operasi, misalkan bahan bakar, oli, dan lain-lain. Nah yang Rp60 triliun itu dari travel time dan juga potensi polusi udara, itu dihitung jadi Rp60 triliun," jelas Zulkifli seperti dikutip dari Antaranews.