Meta Kunjungi Komdigi Pasca Disidak, Tunjukkan Komitmen Patuhi Aturan
Uzone.id– Pasca mendapatkunjungan secara dadakan (Sidak) dari Kementerian Komdigi pada Kamis, (05/03)lalu, perwakilan Meta akhirnya menemui Menteri Komdigi Meutya Hafid danmelakukan diskusi lebih lanjut terkait nilai kepatuhan yang masih rendah.
Pertemuan ini berlangsung pada Kamis, (12/03) dan dihadirioleh Rafael Frankel selaku Director of Public Policy for Southeast and SouthAsia sebagai utusan kantor global Meta.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Komdigi mengatakan bahwasidak yang dilakukan oleh pihaknya bukan simbolik saja melainkan harus dipatuhidan diperbaiki oleh pihak Meta selaku pemilik platform.
“Pertemuan ini membahas langkah-langkah peningkatankepatuhan terhadap regulasi Indonesia, termasuk penguatan sistem perlindunganpengguna dan mekanisme koordinasi yang lebih cepat antara platform danpemerintah," ujar Meutya.
Sementara itu, pihak Meta sendiri menyatakan bahwa pihaknyapaham atas kekhawatiran Komdigi mengenai konten-konten disinformasi yang masif,khususnya di sektor kesehatan dan juga sektor keuangan dalam bentuk scam yangmasih terus marak.
Meta juga memastikan komitmen mereka untuk mematuhi regulasinasional di Indonesia saat ini.
Lebih lanjut, Komdigi mengingatkan Meta bahwa regulasinasional berlaku ke seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia danharus melindungi masyarakat, khususnya anak-anak.
Pemerintah Indonesia saat ini terbuka untuk berdialog dengansemua platform digital yang beroperasi dengan menegaskan prinsip bahwa setiapperusahaan yang beroperasi di Indonesia harus menghormati dan mematuhi regulasiyang berlaku.
Sebelumnya, Menteri Komdigi Meutya Hafid dan DirjenPengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menyampaikan bahwa sidak tersebutdipicu oleh konten-konten yang meresahkan masyarakat di platform Meta sepertiInstagram, Threads dan Facebook.
Komdigi juga mencatat bahwa saat ini tingkat kepatuhan MetaIndonesia terhadap aturan di Indonesia masih rendah kurang dari 30 persen, olehkarena itu mereka meminta platform global tersebut untuk segera bertindaktegas.
Salah satu konten yang ditemukan antara lain misinformasimengenai kesehatan, penipuan online serta hoaks pemerintahan yang menyebabkanperpecahan di masyarakat.