Pelaku Minta Rp131 M Buat Tebus Data PDN, Kominfo Mau Bayar?

Uzone.id– Kementerian Komunikasi dan Informatika dan BSSN baru saja memberikan update soal gangguan Pusat Data Nasional Sementara yang sudah terjadi semenjak Kamis, 20 Juni 2024 dini hari.

Dalam perkembangannya, Kominfo, BSSN dan Telkom mengungkapkan bahwa ransomware Brain Cypher menjadi biang kerok gangguan yang berdampak pada kurang lebih 210 instansi pusat maupun daerah. 

“Perlu kami sampaikan bahwa insiden di Pusat Data Nasional Sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brain Cipher Ransomware yang merupakan pengembangan baru dari ransomware Lockbit 3.0,” kata Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam acara Konferensi Pers.

Untuk mendapatkan kembali data-data yang ‘disandera’ oleh ransomware ini, pemerintah diminta untuk membayar tebusan sebesar USD8 juta atau sekitar Rp131 miliar.

Ditanya apakah Pemerintah Indonesia akan membayar tebusan tersebut atau tidak, Kominfo maupun BSSN enggan ‘mengalah’ dan sedang melakukan usaha untuk memulihkan sistem layanan publik.

“Masa kita mau (bayar), yang benar aja. Ya logika berpikirnya, nggak lah,” kata Hinsa tegas. 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Nezar Patria, selaku Wakil Menteri Kominfo. Ia mengatakan pihaknya saat ini belum memutuskan akan membayar tebusan tersebut atau tidak.

“Belum, belum diputuskan sampai sana. Kami saat ini sedang konsentrasi dulu pada data-data yang terdampak,” kata Nezar.

Sementara untuk pelakunya sendiri, pihak BSSN masih melakukan pencarian. Namun, kemungkinan pelakunya ini berasal dari luar negeri.

“Belum diketahui, masih kita pelajari tapi kemungkinan dari luar negeri,” kata Hinsa.

Hingga saat ini, Kominfo menegaskan bahwa pihaknya sedang melakukan upaya untuk isolasi data-data yang terdampak dan akan memulihkan sistem secepat mungkin agar layanan kembali pulih.

“Kami sedang melakukan koordinasi yang intensif antara BSSN, Telkom dan Kominfo dan beberapa instansi lain yang terdampak lagi. Kita identifikasi lagi dan bikin skalanya mana yang berat mana yang ringan, mana yang harus segera diprioritaskan untuk migrasi data dan lainnya. Kita lagi kerja,” kata Nezar Patria, Wakil Menkominfo.

Senin pagi ini, Laporan terakhir dari Imigrasi menyebut bahwa layanan imigrasi yang terdampak sudah mulai beroperasi dengan normal, termasuk layanan VISA, izin tinggal, layanan tempat pemeriksaan imigrasi TPI, layanan paspor dan lainnya.