Pemerintah berencana menghapus Ujian Nasional (UN) sementara pada 2017. Presiden Joko Widodo akan menggelar rapat terbatas untuk membahas hal ini. Sejumlah guru dari berbagai daerah mulai memberikan tanggapan positif terkait rencana kebijakan tersebut.Guru SMP Negeri I Glagah, Banyuwangi, Yarmeli mengatakan ada beberapa hal positif dari penghapusan UN, yaitu mental anak tidak tertekan, tidak ada lagi praktik-praktik pelaksanaan UN yang menyimpang, seperti jual beli kunci jawaban, dan tidak ada lagi penarikan iuran tambahan untuk les mata pelajaran. “UN bisa digantikan dengan tes di sekolah lanjutan, tapi tes yang terkontrol,” kata Yarmeli.

Tes terkontrol tersebut, kata Yarmeli sebaiknya melibatkan kalangan profesional di tingkat provinsi dan perguruan tinggi. Ini untuk meminimalisir praktik-praktik kecurangan di tingkat kabupaten, misalnya jual beli soal tes masuk sekolah lanjutan atau perguruan tinggi. Soal untuk tes masuk SMA, SMK, atau perguruan tinggi dibuat dan dikoreksi di tingkat provinsi atau dibantu perguruan tinggi. “Karena alasan ini juga saya berpendapat Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tetap diadakan, bukannya ikut dihapus,” ujarnya.

Ketua Yayasan Pembinaan dan Lembaga Pendidikan (YPLP) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Denpasar, Nengah Madiadnyana mengatakan UN juga bisa diganti evaluasi lain dan penentuan kelulusan didelegasikan kepada dewan guru. Guru lebih mengetahui kemampuan murni siswanya. “Siswa tidak lagi stres. Anak-anak lebih rileks, mereka bisa belajar tanpa tekanan, sehingga semakin percaya diri,” kata Nengah.

Evaluasi UN, kata Nengah, tetap diperlukan dalam proses pendidikan. Guru tetap tak berkurang semangat mengajarnya meski UN dihapuskan. Kejujuran anak-anak juga muncul dengan sendirinya. Mereka bisa belajar sendiri, tidak ada tekanan dari luar dan hasilnya lebih bagus.

Jika penentuan diberikan kepada sekolah, guru dan murid sama-sama percaya diri. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga (Disdikpora) Provinsi Bali, Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani mengatakan Bali sudah mengirimkan utusan ke Jakarta untuk evaluasi tersebut. “Staf kita sudah ada yang dipanggil ke Jakarta, namun kami belum bisa memberi komentar sebab hasilnya belum ada,” kata Kusuma Wardhani.

Sekolah-sekolah di Denpasar saat ini tetap menyiapkan siswa mengikuti UN. Hal ini karena keputusan dari pemerintah terkait wacana ini masih belum pasti.