Pemerintah Siapkan Pengiriman Obat Pakai Drone di Sulawesi Selatan

pada 7 tahun lalu - by
Advertising
Advertising

Pemerintah tengah mempersiapkan program distribusi obat ke daerah yang sulit dijangkau dengan menggunakan pesawat tanpa awak atau yang biasa disebutdrone. Proyek percontohan pengiriman obat ini dilakukan di wilayah Sulawesi Selatan, sebelum diimplementasikan di wilayah-wilayah lain.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan penggunaan pesawat nirawak akan mengefektifkan distribusi obat. Pengiriman dengandroneditujukan terutama ke ke daerah yang susah dijangkau melalui jalur darat.

Menurutnya pengiriman obat-obatan menggunakandronecukup efektif dan menghemat biaya. Pengiriman menggunakan jalur laut atau perairan membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, penggunaandronedapat menghemat biaya untuk gudang-gudang farmasi.

(Baca:Pemerintah Uji Coba Drone untuk Distribusi Obat ke Pulau Terpencil)

"Paling tidak dapat membantu meringankan pendistribusian ke berbagai pelosok desa," kata Bambang seperti dikutipAntara, (3/4). Adapun Pengadaan drone untuk keperluan itu akan dilakukan secara bertahap. 

Penggunaandronedapat menjangkau wilayah yang jaraknya hingga radius 80 kilometer. Rencananya proyek pendistribusian obat ini akan menjangkau 2 ribu desa dan lebih dari 600 Puskesmas. Satu unit drone dapat mengangkut setidaknya 300 kilogram obat per hari ke berbagai pelosok daerah. 

(Baca:Pemerintah Akan Membuat Aturan Teknis Penggunaan Drone)

 

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan proyek ini masih memerlukan kajian lebih lanjut mengenai jenis produk medis yang akan didistribusikan menggunakan drone. dia menekankan pentingnya jaminan produk terkirim tanpa terkontaminasi bahan lain, keamanan operasi pengiriman dan pengawasan pengirimannya.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman menyatakan dukungan proyek percontohan pengiriman obat menggunakandronedilakukan di wilayahnya. Dia pun menyarankan pembahasan lanjutan mengenai proyek ini melibatkan kementerian terkait dan pemerintah daerah.

"Tujuannya untuk melihat cost operational (biaya operasi), mahalnya investasi dalam bentuk cost comparison, dan daerah sasaran yang tentunya bukan untuk kota, tapi kepulauan dan daerah terpencil tak terjangkau," katanya.