Pengamat: Tarif Transportasi Online Tak Wajar, Perlu Audit
Djoko Setijowarno, pengamat transportasi publik, menilai bisnis transportasionlinetak sehat. Alasannya, model bisnis tersebut mengandalkan subsidi yang tak wajar untuk memenangkan persaingan.
“Nampaknya perlu ada upaya untuk mengaudit model bisnis semacam ini. Sebab pada kenyataannya di luar negeri tarif taksionlinetak banyak beda dengan taksi resmi,” tulisnya melalui pesan singkat kepadaCNNIndonesia.com, Selasa (10/10).
“Namun kalau murah sampai tidak wajar (seperti yang terjadi di Indonesia), hal ini perlu dipertanyakan. Perlu ada perhitungan sebetulnya biaya (cost) yg wajar jika transportasionlinedijalankan apa adanya tanpa subsidi dangimmick marketingsebetulnya berapa? ,” imbuhnya.
Tanpa subsidi dangimmick marketingtersebut Djoko yakin harga transportasionlinetidak akan jauh berbeda dengan taksi konvensional. Praktek subsidi itu disebutnya berlebihan sehingga seharusnya diaudit.
Selain perlu mengaudit, pemerintah juga perlu mendidik masyarakat agar mereka tidak terbuai dengan harga murah moda transportasi ini. Sebab, harga yang murah itu tidak akan bertahan selamanya.
Djoko memperkirakan bahwa taksi resmi akan lenyap dalam tiga tahun apabila taksionlinemasih tidak memiliki aturan yang jelas seperti sekarang ini.
“Aplikasi suatu keniscayaan yang harus diterima di semua sektor, tak terkecuali sektor transportasi. Namun tidak serta merta diterima tanpa adanya aturan main yang jelas. Ujungnya, nanti akan merugikan konsumen dan dianggap negara tidak hadir,” jelasnya.
Menurut Djoko, kerugian ini akan mulai terasa ketika seluruh taksi resmi hilang dan perusahaan taksionlinemengendalikan sendiri. Tanpa kontrol dan audit pemerintah, masyarakat akan menjadi korbannya.
“Kalau pemerintah terlalu berpihak pada para kapitalis berkedok teknologi IT, pilihannya adalah mendidik masyarakat untuk lebih sadar dan peduli terhadap sikap dan perilaku mereka terkait taksionline. Bukankah konsumen taksionlineitu kelas menengah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan Jawa Barat resmi melarang beroperasinya transportasionlineberbasis aplikasi roda dua dan empat. Keputusan ini menuai pro kontra di masyarakat.