Pentingnya Satu Data Indonesia Agar Penyebaran Vaksin Tepat Sasaran

pada 4 tahun lalu - byBirgitta Ajeng

Advertising

Uzone.id- Belakangan ini, kalian tentu sering mendengar ungkapan data sangat berharga, atau malah sebagai ladang minyak baru. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Demikian bunyi Pasal 1 Ayat 1 Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.

Di era digital sekarang, kita juga mengenal istilahbig datayang merujuk pada kumpulan data. Bila diolah dengan dukungan teknologi, kumpulan data ini bisa menjadi panduan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia.

Menilik upaya pemerintah mengintegrasikan data vaksinasi

Sebelum melaksanakan vaksinasi COVID-19, pemerintah telah menyiapkan infrastruktur sistem satu data dengan sebaik-baiknya.

Hal ini mengacu pada pernyataan Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir dalam webinar bertajuk “Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi COVID-19” yang diselenggarakan KPCPEN, 24 November 2020.

Hal ini kemudian dituang dalam siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) yang diterbitkan pada 25 November 2020.

Sistem satu data ini dimaksudkan untuk menjamin transparansi dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Menurut Erick, data-data ini adalah milik pemerintah, dan pihak BUMN termasuk Telkomsel maupun Biofarma yang terlibat dalam penyiapan proses vaksinasi ini hanya sebagai aggregator.

Erick menyebut terdapat lima tujuan utama dalam membangun sistem informasi pelaksanaan vaksin Covid-19. Pertama mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data.

Untuk upaya kedua, pemerintah mengambil langkah menyaring data individu penerima vaksin prioritas. Ketiga, membangun aplikasi pendaftaran vaksin baik program pemerintah maupun program mandiri.

Keempat, memetakan suplai dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksin. Kelima, memonitor hasil pelaksanaan vaksinasi.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Digital Bisnis PT Telkom Indonesia, Fajrin Rasyid menjelaskan, seluruh data penerima vaksin COVID-19 prioritas dicocokan dan diintegrasikan antar kementerian dan lembaga terkait.

Yang dimaksud dengan lembaga terkait, antara lain BPJS Kesehatan (untuk PBI) dan BPJS Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan (data tenaga kesehatan), Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, TNI dan Polri.

Setelah peserta prioritas terdaftar di dalam sistem ini, mereka tidak terdaftar lagi di sistem lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan duplikasi dan pemberian vaksin menjadi tepat sasaran.

Sistem satu data terintegrasi dengan seluruh proses vaksinasi

Di kesempatan yang sama, Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma (Persero) Soleh Ayubi menyatakan bahwa proses pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bukan perkara mudah, karena melibatkan banyak pihak dengan alur waktu dan jumlah orang yang divaksin sangat banyak.

Ia menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi dapat menghindari kesalahan serta mempercepat proses vaksinasi COVID-19.

Sistem satu data memang tidak cuma untuk peserta prioritas, tetapi juga terintegrasi dengan seluruh proses vaksinasi, seperti pasokan vaksin sejak dari produsennya, termasuk vaksin impor. Sistem satu data juga diintegrasikan dengan logistik vaksinasi.

Dengan demikian, data ini membantu pemerintah dan berbagai pihak dalam memantau ketersediaan vaksin di setiap wilayah.

Fajrin menyatakan bahwa sistem satu data ini telah disimulasikan sebanyak dua kali di tempat terpisah. Simulasi pertama dilaksanakan di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor pada 18 November 2020. Presiden Jokowi turut hadir dalam simulasi ini.

Untuk simulasi kedua, dilakukan di Puskesmas Cikarang, Bekasi pada 19 November 2020 dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin turut hadir.

Sistem analisis data ini akan menyortir data kelompok prioritas vaksinasi, dari nama, umur, hingga alamat yang bersangkutan. Hal ini pun menjadi proses untuk transparansi distribusi vaksin COVID-19.