Raja Salman Tunjuk Puteranya Sebagai Putera Mahkota
Raja Salman dari Arab Saudi, pada Rabu (21/6/2017), menunjuk puteranya, Pangeran Mohammad bin Salman sebagai putera mahkota, menggantikan keponakannya Mohammad bin Nayef.
Pangeran Mohammad bin Salman sebelumnya menduduki posisi deputi putera mahkota, satu tingkat di bawah putra mahkota.
Penobatan Pangeran Mohammad bin Salman disiarkan oleh stasiun-stasiun televisi Saudi. Dalam tayangan-tayangan itu diperlihatkan sang pangeran berlutut dan mencium tangan sepupunya, eks putera mahkota, Mohammad bin Nayef.
"Saya kini akan beristirahat. Semoga Allah membantu Anda," kata Mohammad bin Nayef.
"Semoga Allah menolong Anda. Saya tak akan bisa mengemban tugas ini tanpa saran-saran Anda," jawab Pangeran Mohammad bin Salman.
Naiknya Mohammad bin Salman, sudah diduga oleh para analis sebelumnya. Sejak Raja Salman menduduki tahta Saudi pada Januari 2015 lalu, pengaruh pangeran berusia 31 tahun itu di dalam kerajaan sudah terlihat sangat jelas.
"Pangeran Mohammad kini adalah penguasa de facto dari kerajaan Saudi," kata Andreas Krieg, peneliti Timur Tengah pada Departemen Ilmu Pertahanan King's College, London, Inggris.
"Raja ingin memperkuat posisi puteranya di tengah kisruh yang sedang berlangsung di kawasan itu," imbuh dia.
Penobatan Pangeran Mohammad bin Salman sendiri memang berlangsung ketika ketegangan antara Saudi dan musuh bebuyutannya Iran sedang memuncak. Kedua negara ini sejak lama diketahui berebut pengaruh di Timur Tengah dan terlibat dalam perang proxy di beberapa negara seperti Yaman dan Suriah.
Segera setelah berkuasa, Raja Salman melantik Pangeran Mohammad bin Salman sebagai Menteri Pertahanan. Ia diyakini sebagai orang yang menggagas intervensi militer Saudi di Yaman pada Maret 2015 lalu.
Pangeran Mohammad bin Salman bersama salah satu sekutu dekatnya, Putera Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan, juga diyakini menjadi arsitek di balik konflik diplomatik yang meminggirkan Qatar di kawasan itu baru-baru ini.
Qatar dipinggirkan dari pergaulan negara-negara Arab karena dituding menjadi donatur kelompok teroris dan terlalu dekat dengan Iran.
Ia juga menggagas apa yang disebut sebagai "Visi 2030" Arab Saudi, yang berisi garis kebijakan kerajaan itu untuk keluar dari ketergantungan terhadap minyak dan menggagas reformasi sosial di negeri yang dikenal sangat ketat dalam menerapkan hukum Islam itu.