Sepak Terjang Kominfo 5 Tahun Terakhir: dari Satelit hingga Korupsi

Uzone.id– Sudah hampir lima tahun sejak mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate gelar jumpa pers perdana yang memaparkan fokus kerja Kominfo untuk kurun waktu lima tahun. Waktu berlalu, dan tak terasa era kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’Ruf Amin telah berakhir.

Dalam kurun lima tahun tersebut, Kominfo telah berganti kepemimpinan dari Johnny G. Plate menjadi Budi Arie Setiadi yang dilantik pada 17 Juli 2023. Untuk mengenang sepak terjang Kominfo selama lima tahun, berikutUzonerangkum berbagai peristiwa besar yang melibatkan Kominfo dari tahun ke tahun.

2019: Palapa Ring rampung

Di tahun 2019, tepat berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kepemimpinan Kominfo pun turut berganti dari Rudiantara ke Johnny G. Plate. 

Di tahun yang sama, Kominfo sempat buat gempar lewat Palapa Ring atau ‘tol langit’. Palapa Ring sendiri merupakan proyek pembangunan jaringan tulang punggung kabel serat optik nasional di wilayah non komersial atau 3T sebagai langkah mewujudkan infrastruktur telekomunikasi yang terintegrasi. 

Kabel laut sepanjang 35.280 kilometer dan kabel di daratan sejauh 21.807 kilometer ini dipasang agar daerah pelosok dapat merasakan internet cepat. Setelah empat tahun, akhirnya Palapa Ring rampung dikerjakan dan diresmikan pada 14 Oktober 2019. 

2020: bangun layanan internet untuk fasilitas kesehatan selama pandemi

Pandemi Covid-19 telah membuat tahun 2020 menjadi tahun yang ‘berat’. Dampak dari pandemi telah mendorong Kominfo dan seluruh elemen di masyarakat untuk terus beradaptasi dan berinovasi. 

Tahun ini, Kominfo melanjutkan pembangunan infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam rangka meningkatkan konektivitas telekomunikasi nasional dengan tujuan memperkecil digital divide—kesenjangan—di Indonesia. 

Kominfo juga telah membangun layanan internet di 4400 titik fasilitas publik, di mana 3126 titik di antaranya merupakan lokasi fasilitas layanan kesehatan. Untuk menyelesaikan penyediaan ini, Kominfo berhasil melakukannya tujuh tahun lebih cepat dibanding target sebelumnya yang diperkirakan selesai tahun 2027. 

Hasil akhirnya, di penghujung tahun ini hampir seluruh rumah sakit dan puskesmas, juga di daerah 3T telah memiliki akses internet. 

2021: apa kabar satelit?

Dampak dari pandemi Covid-19 masih terus berlanjut, kehidupan turut bergeser dari ruang fisik menjadi ruang digital. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Kominfo terus berinovasi dengan mewujudkan transformasi digital yang dapat menjangkau dan dirasakan seluruh rakyat, salah satunya lewat penandatanganan kontrak payung pemerataan BTS 4G. 

Dalam sektor tata kelola informasi, Kominfo terus memutus akses untuk konten negatif baik pada situs internet maupun di media sosial. Selain itu, di tahun ini, bertepatan dengan tahun evaluasi atas pemanfaatan Palapa Ring, khususnya untuk meningkatkan utilisasi Palapa Ring. 

Last, hingga akhir tahun 2021, telah dilakukan penandatangananfinancial closedan dimulainya konstruksi SATRIA dengan ditandatanganinya Preliminary Working Agreement (PWA) antara Badan Usaha Pelaksana, PT Satelit Nusantara (PSN) Tiga, dan Pabrikan Satelit Thales Alenia Space.

Satelit SATRIA-I sendiri merupakan proyek strategis nasional untuk mendukung konektivitas digital untuk kemajuan bangsa yang bertujuan menyediakan konektivitas yang inklusif dan merata hingga ke seluruh negeri. Proyek yang dijalankan oleh pemerintah ini—dalam hal ini Kominfo—ditargetkan meluncur di tahun 2023.

2022: merger operator, digitalisasi UMKM, RUU PDP

Di awal tahun 2022, Kominfo menyetujui merger dan akuisisi PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia menjadi PT Indosat Ooredoo Hutchinson Tbk. 

Di waktu yang berdekatan pula, lima grup Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) ditetapkan sebagai penyelenggara multipleksing (MUX). LPS tersebut adalah Media Group, Surya Citra Media (SCM), Trans, Media Nusantara Citra (MNC), dan Rajawali Televisi (RTV). 

Memasuki Q2, Kominfo meluncurkan program adopsi teknologi digital 4.0 bagi UMKM, yakni program pendampingan berkelanjutan pada UMKM produsen di sektor pengolahan di 13 kawasan prioritas. 

Kemudian, di bulan Juli, digelarnya sidang ke-3 Digital Economy Working Group (DEWG) G20 yang membahas berbagai inisiatif untuk optimalkan pemanfaatan data. Kemudian, di bulan Agustus terselenggara ke-4 yang merampungkan rumasan Bali Package dan difinalisasi dalam Digital Economy Ministers Meeting (DEMM) G20.  

Last, disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang menandai era baru dalam tata kelola data pribadi di Indonesia pada 20 September 2022. 

2023: korupsi panas BTS 4G

Salah satu isu yang paling panas dibahas sepanjang tahun 2023 adalah tindak pidana korupsi terkait pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti. Kerugian dari kasus ini ditaksir mencapai Rp 8,03 triliun. 

Kejaksaan Agung menetapkan 16 tersangka termasuk mantan Menkominfo, Johnny G Plate. Dirinya diduga telah memperkaya diri sendiri dengan menerima aliran dana dari proyek pembangunan BTS 4G. Buntut dari kasus korupsi kali ini membawa Johnny G Plate divonis 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan. 

Selain itu, nama eks Direktur Utama Bakti Kemkominfo Anang Achmad Latif (AAL), Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak (GMS), Yohan Suryanto, serta Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali (MA) ikut terseret sebagai tersangka.

Lewat persidangan, terungkap bahwa Anang (AAL) bersama tiga pihak swasta disebut sengaja mengunci persyaratan lelang proyek menara BTS 4G yang dibuat tanpa kajian memadai. Dalam dakwaan tersebut, tertulis jika Anang bersama (GMS) dan (MA) sengaja bertemu untuk mengatur persyaratan pemilihan penyedia yang bertujuan membatasi peserta lelang dan memenangkan calon penyedia yang telah disiapkan.

Last but not least, di akhir masa kepemimpinan Budi Arie Setiadi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa jumlah akses masyarakat pada situs judi online sudah turun 50 persen. Jumlah deposit pun telah turun signifikan dari yang sebelumnya sekitar Rp 70 triliun menjadi Rp 34,49 triliun. 

Kementerian Kominfo juga telah mengajukan pemblokiran 573 akun e-wallet yang berkaitan dengan judi online kepada Bank Indonesia dan mengajukan pemblokiran 6.199 rekening bank yang berkaitan dengan judi online kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Itulah kilas balik sepak terjang Kominfo selama lima tahun ke belakang. Dari data yang telahUzonesebutkan sebelumnya, isu mana yang paling kamu ingat?