"Tidak Ada Namanya Hoax yang Membangun"

“Hoaxada positif dan negatif. Saya juga mengimbau pada kawan-kawan, putra-putri bangsa ini, mari sebenarnya kalauhoaxituhoaxmembangun kita silakan saja.”

Pernyataan itu meluncur dari bibir Djoko Setiadi, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Kompleks Kantor Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2017). Pernyataan itu sontak menuai beragam komentar dari warganet hingga memunculkan tanda pagar #hoaxmembangun sebagaitrending topicdi Indonesia.

Hoaxpada dasarnya bukan hal baru. Benih-benih kabar palsu itu sudah muncul sedari lama. Pada 1998, salah satuhoaxterbesar yang terungkap ke publik adalah kelakuan pria bernama Stephen Glass, jurnalis sebuah majalah bernamaThe New Republicdi Amerika Serikat. Selama 3 tahun, ia menuliskan berita berbasis pada imajinasinya sendiri dan mengarang sesuai keinginannya.

Menyoal ucapan Djoko ini, Sosiolog Universitas Indonesia Ario Seto menilai, pernyataan Djoko tak berdasar. Ario bilang, tak ada sisi positif darihoaxdan sebaliknya menunjukkan rendahnya mutu literasi pada sebuah masyarakat.

“Ketika seseorang percaya padahoax,maka itu menunjukkan bahwa orang tersebut tidak melakukan verifikasi informasi. Tidak ada yang namanyahoaxyang membangun,” kata Ario kepadaTirto,Rabu malam.

Ia menjelaskan,hoaxharus dibedakan dengansmear campaignalias kampanye hitam. Pemahaman tentang dua hal ini harus terlebih dahulu menjadi patokan untuk memahami kontekshoax. Menurut Ario, masyarakat Indonesia kerap mencampuradukkan antarahoaxdansmear campaignmeski keduanya berbeda.Hoax sebagai berita palsu, sedangkan kampanye hitam bisa sebagai fakta tapi dikemas sebagai kampanye negatif.

“Dahulu di zaman Kaskus, kalau ada kaskuser yang ketahuan menyebarhoax,maka ia akan dibata merah, ID-nya terancam di-suspenddanthread-nya akan ditutup,” kata Ario.

Hoax Urusan Polri

Pernyataan Djoko pun lantas membikin institusi Polri bersikap. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan, dirinya sanksi adahoaxyang bersifat membangun. Menurutnya, selama inihoaxmerupakan tindakan merugikan dan harus diberantas.

“Hoaxyang membangun itu apa dulu? Mana ada.Hoaxitu berita yang nggak benar, pasti ada yang dirugikan di situ,” kata Iqbal kepadaTirto.

Baca juga:Jelang Pilkada 2018, Polri Tingkatkan Pengawasan "Hoax" di Medsos

Iqbal tidak percaya adahoaxyang digunakan untuk tujuan positif, seperti memotivasi orang. Sebaliknya, kata Iqbal, keberadaan berita tidak benar, justru tingkat pemahaman masyarakat bisa menjadi bias. “Kami maunya berita itu berita yang membangun, berita yangbased on fact,” kata Iqbal.

Iqbal mengatakan, penyataan Djoko tak ditanggapi serius lantaran Polri punya tugas yang lebih penting untuk melakukan penegakan hukum terkaithoax di masyarakat. Pemberantasanhoax sebagai bagian menciptakan kondisi keamanan di masyarakat.

Ario Seto sependapat dengan Iqbal dalam menyikapi soal polemik "hoax membangun". Menurut dia, masyarakat perlu mengklarifikasi ucapan Djoko. Menurut Ario, BSSN tak punya fungsi mengendalikanhoaxmelainkan fokus kepada keamanan siber seperti di luar negeri.

“[Seperti]e-trade, counter intelligence, danforeign digital traffic[misalnya pada kasus campur tangan Rusia di pemilu USA tahun lalu],” ucap Ario.

Berkaca dari kejadian 2014, Mohammad Iqbal menjelaskan, fenomenahoaxakan masif menjelang tahun politik pada 2018 dan 2019. Menurut Iqbal, Polri akan semakin sibuk untuk memberikan edukasi dan pengarahan agarhoaxtidak diproduksi dan disebarkan masyarakat.

“Kami sudah lakukan antisipasi. Edukasi imbauan bekerja sama dengan semua komunitas, dan semua instansi kelembagaan yang menangani itu,” katanya.

Meski begitu, Iqbal menyebut, Polri tak segan menangkap dan memenjarakan pihak-pihak yang diduga menyebarkan berita bohong berbau SARA dan digunakan untuk kepentingan politik dalam pilkada serentak di 171 wilayah di tahun ini.

“Memang tahun politik ini diprediksi agak ramai [hoax], tapi Polri akan komit, kita lakukan penegakan hukum,” kata Iqbal menegaskan.

Ario Seto menyebut polisi lebih punya kewenangan dibandingkan dengan BSSN dalam mengatasi hoax di masyarakat. Ia juga balik bertanya dengan rencana BSSN buat mengurushoaxyang dinilainya tak lebih seperti badan sensor belaka.

“Pun, hoax yang sifatnya merugikan publik, maka kasus itu pun sebaiknya menjadi urusan polisi, bukan BSSN,” kata Ario. 

Ia menerangkan, keinginan BSSN buat membasmihoaxseperti utopia lantaran praktik penyebaranhoaxsudah ada ribuan tahun silam.

Terkait kewenangan ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, tugas BSSN difokuskan untuk mendukung keamanan siber, bukan menanganihoaxatau kabar atau informasi palsu.

"Kalauhoaxmasuk masalah konten. Jadi tugas BSSN tidak terkaithoax," kata Rudiantara seperti dilansirAntara.

Menurut Rudiantara, BSSN sepenuhnya bertanggung jawab untuk menjaga keamanan negara di sektor digital, khususnya mencegah masuknya serangan siber, di antaranya berupamalware.BSSN juga dapat membuat kebijakan yang mengatur tentang keamanan siber, di antaranya terkait penangkalan, mitigasi, hingga pemulihan atau pembangunan kembali fasilitas negara yang sempat terkenamalware.

"Nanti juga ada sebagian fungsi dari Direktorat Keamanan Kominfo yang bekerja sama dan aktivitasnya menjadi bagian dari BSSN," kata Rudiantara.

Fenomena Hoax

Fenomenahoaxdi Indonesia tak kunjung mereda pascapilpres 2014. Menurut Devie Rahmawati, dosen Vokasi Komunikasi Universitas Indonesia,hoaxdi media sosial yang tak kunjung reda terjadi karena banyak sebab.

Pertama, menurut Devie, karena minimnya program literasi media digital ke masyarakat. Devie menganggap penting literasi media digital untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang konten apa saja yang berpotensi melanggar hukum dan tidak.

Hal kedua adalah ketidakjelasan penegakkan hukum. Dalam sejumlah kasus, kata Devie, seringkali pelaku pencemaran nama baik dan ujaran kebencian tidak diproses hingga tuntas. Terakhir, konflik politik di level elite yang acapkali menular ke masyarakat. Devie mengatakan apa yang dilakukan masyarakat sesungguhnya cerminan dari perilaku elite yang mereka contoh.

“Karena para politikus ini orang yang intelek dan punya pengaruh di dunia virtual, tapi tidak menggunakan kekuasaan mereka di dunia digital atau di media untuk kebaikan,” ujar Devie kepadaTirtobeberapa waktu lalu.
Baca juga artikel terkaitHOAXatau tulisan menarik lainnyaMufti Sholih