Bahlil Ngegas Bioetanol 50 Persen Biar Enggak Impor BBM Lagi

Uzone.id - Presiden Prabowo Subianto secara khusus memberi mandat kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk menyiapkan skenario pengembangan Bioetanol 50 persen (E50). Langkah ini diambil agar Indonesia tak lagi impor BBM.

Tingginya rasa percaya diri pemerintah terhadap E50 sejatinya tidak lepas dari kesuksesan penerapan biodiesel 50 persen (B50) untuk bahan bakar solar, yang sudah resmi berlaku secara nasional sejak 1 Juli 2026.

Skema B50 ini menggabungkan 50 persen Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dari olahan sawit dengan 50 persen solar murni.

Menurut Bahlil, ini adalah kali pertama di dunia sebuah negara menerapkan campuran biodiesel sebesar itu.

Apabila skenario E50 mampu mengikuti jejak keberhasilan B50, Bahlil menyebutkan bahwa Indonesia punya peluang besar untuk menyetop impor bensin jadi sepenuhnya.

"Nah, kalau ini mampu kita lakukan ke E50, Insyaallah, Insyaallah target kita, kita tidak lagi melakukan impor bensin yang jadi, produk jadi. Nah, kalau ini mampu kita lakukan, itu pasti ketahanan energi kita tidak lagi kita menggantungkan ke luar secara besar. Itu kira-kira pikirannya," terang Bahlil dikutip oleh Uzone.id.

Kendati demikian, pemerintah belum bisa menjatuhkan tanggal pasti kapan target bebas impor bensin lewat E50 ini bakal terealisasi.

Pihak Kementerian ESDM saat ini masih berada dalam tahap menyusun roadmap atau peta jalan pengembangan bioetanol nasional.

"Nah, kapan ini dilakukan? Ini kan ada roadmap-nya. Kan baru diputuskan dalam DEN kemarin. Nah, tugas kami sekarang akan merancang dengan Dirjen Migas untuk merancang roadmap-nya gimana," kata Bahlil.

Tentu saja, E50 tidak dirancang sebagai lompatan yang serba mendadak. Mengacu pada Keputusan Menteri Nomor 113.K/EK.05/MEM.E/2026 tentang Penahapan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN), implementasi akan dilakukan secara bertahap: diawali dengan E10 pada tahun 2027, berlanjut ke E20 pada 2028, hingga akhirnya ditingkatkan menuju E50.

Bahlil juga memberi catatan penting bahwasanya eksekusi program ini wajib menyelaraskan dengan kemampuan industri bioetanol dalam negeri. Jangan sampai ambisi E10 hingga E50 justru malah memicu ketergantungan baru pada impor pasokan bioetanol.

"Tetapi kita harus menyesuaikan dengan industri kita. Kita tidak mau menerapkan E10, E20, atau E50, tapi etanolnya diimpor dari luar, sama saja bohong. Jadi kita ingin untuk memanfaatkan produksi kita dalam negeri," katanya.

Secara komersial, publik sebenarnya sudah bisa merasakan wujud nyata pencampuran bioetanol 5 persen (E5) pada BBM jenis Pertamax Green 95 milik Pertamina. Hanya saja, sifat penjualannya masih sebatas komersial biasa dan belum menjadi aturan wajib secara nasional.

"Sekarang Pertamina itu sudah secara voluntary menjual E5 dalam produk Green Pertamax 95 itu sudah sesuai dengan arahan dari keputusan dari Menteri ESDM," kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementrian ESDM, Eniya Listiani Dewi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII.

Status E5 kini dipersiapkan untuk bergerak dari sekadar produk sukarela menuju kewajiban resmi. Di saat yang sama, pengujian teknis untuk tahap lanjutan seperti E10 dan E20 juga terus dimatangkan.

"Dan selanjutnya pada tahun 2026 ini implementasi direncanakan untuk bisa dimandatorikan dan kita sedang mempersiapkan uji teknis E10 maupun E20 dan seterusnya," kata Eniya.