Bamsoet Dorong Pejabat Negara Migrasi ke Mobil Listrik

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengimbau pejabat negara menggunakan mobil listrik yang diklaim lebih ramah lingkungan.

Hal itu diungkapkan Bamsoet guna menanggapi isu pengadaan mobil dinas baru untuk Presiden, menteri, dan pejabat sekelas menteri.

"Saya berharap mobil pejabat negara migrasi di mobil listrik. Dan pejabat harus memberikan contoh kepada publik," kata Bamsoet di bilangan Jakarta Utara, Sabtu (24/8).

Ia mengatakan sudah saatnya pemerintah memberikan contoh dengan memulai mengganti mobil pejabat dengan mobil listrik. Hal itu, kata dia, bertujuan mengurangi polusi udara dan ramah lingkungan.

"Masyarakat sudah saatnya mulai hari ini kendaraan berbahan bakar minyak itu harus migrasi ke listrik agar secara polusi makin ramah lingkungan," kata Bamsoet.

Lebih lanjut, Bamsoet mengatakan DPR sudah menyetujui anggaran pengadaan mobil dinas baru untuk Presiden, Menteri, dan Pejabat setingkat Menteri. Saat ini, kata dia, tinggal pemerintah yang mengeksekusi anggaran tersebut.

"Pagu anggaran 2019 sekarang pemerintah eksekusi apa yang jadi kesepakatan yang telah disetujui DPR tentang hal penggunaannya. Yang tahu apakah ini efektif atau tidak ya pemerintah itu sendiri," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Sekretariat Negara melakukan pengadaan mobil dinas untuk menteri dan pejabat setingkatnya. Pengumuman pengadaan disampaikan dalam Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan pada 19 Maret lalu.

Total nilai pengadaan mobil tersebut mencapai Rp152,5 miliar. Anggaran pengadaan bersumber dari APBN 2019. Namun belum jelas, nilai pengadaan tersebut digelontorkan untuk pembelian berapa unit mobil.

Tender pengadaan sudah selesai dan dimenangkan oleh PT Astra International dengan penawaran senilai Rp147,229 miliar.

Vieeo ngobrolin mobil listrik murah untuk Indonesia:

Berita Terkait