Biang Kerok Stok BBM Swasta Kosong: Imbas Mega Skandal Korupsi Pertamina!

Uzone.id - Masyarakat masih bertanya-tanya, apa penyebab BBM swasta semisal Shell, Vivo, BP stoknya kosong beberapa waktu terakhir? Banyak spekulasi untuk menjawabnya, termasuk yang paling liar menurut kami. Apa itu?

Kosongnya stok BBM swasta dalam sepekan terakhir terjadi karena batas maksimal kuota impor sudah terpenuhi, sehingga para operator BBM tersebut tidak bisa lagi mengajukan impor tambahan.

Apalagi, pemerintah juga mengklaim sudah menambah kuota impor BBM swasta sebanyak 10 persen dari jatah. Anehnya, perhitungan jatah BBM para operator swasta habis sebelum jangka waktu jatah impor baru dibuka. Kondisi yang jarang kejadian.

Spekulasi liar menurut kami, kondisi ini terjadi imbas dari mega skandal BBM oplosan Pertamina yang mencuat di awal tahun ini.

Fenomena yang membuat masyarakat muak tersebut sampai mencoreng citra Pertamina sebagai penyedia terbesar BBM di Tanah Air. 

Isu BBM Pertalite yang dioplos jadi Pertamax, membuat banyak pengguna kendaraan pindah haluan, dari Pertamax ke BBM swasta semisal Shell, Vivo, dan juga BP.

Isu tersebut juga sempat membuat media sosial gempar dan ada kampanya untuk tidak mengunakan BBM Pertamina dan belarih ke BBM swasta.

Kondisi di lapangan pun serupa, dalam jangka waktu tertentu, SPBU Pertamina benar-benar sepi dan sama sekali tidak terjadi antrean.

Kondisi sebaliknya diperlihatkan di SPBU-SPBU swasta dimana yang biasanya kosong, saat itu malah antreannya mengular. Karena masyarakat enggan pakai BBM Pertamina akibat skandal tersebut.

Efek jangka panjangnya, para operator BBM swasta kehabisan stok sebelum waktunya mengisi ulang jatah kuota impor BBM.

Tanggapan pemerintah yang cuma bisa ngeles

Fenomena ini juga diamini oleh pemerintah, meski tidak secara terbuka. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkap ada pergeseran (shifting) konsumsi BBM subsidi ke non-subsidi sebanyak 1,4 juta kiloliter (kl) sepanjang tahun ini. 

Menurutnya, pergeseran itu terjadi usai pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) menerapkan sistem registrasi menggunakan QR code untuk membeli Pertalite. 

Oleh karena itu, konsumen yang tidak memenuhi syarat membeli Pertalite beralih ke BBM non-subsidi. 

"Menurut hitungan kami itu shifting yang terjadi itu sekitar 1,4 juta kiloliter. Jadi yang ini membeli BBM subsidi jadi beralih ke non-subsidi," tutur Yuliot dikutip Uzone.id. 

Dia lantas menyebut, lonjakan shifting itu berimbas pada tingginya permintaan BBM di SPBU swasta. Oleh karena itu, tak heran kini stok BBM di SPBU swasta seperti Shell dan BP langka. 

"Jadi itu yang menyebabkan ada peningkatan permintaan untuk badan usaha swasta," katanya. 

Pemerintah akan berdiskusi dengan para operator swasta untuk kembali mensinkronkan jatah kuota impor, yang sejatinya sudah ditambah untuk tahun ini.

Asal tahu saja, izin impor BBM untuk SPBU swasta pada 2025 berdasarkan kebijakan Kementerian ESDM berlaku selama 6 bulan dan akan ada evaluasi berkala setiap 3 bulan. 

Adapun, kebijakan ini merupakan perubahan dari periode izin tahunan yang lebih panjang sebelumnya untuk meningkatkan fleksibilitas pengawasan pasokan energi. 

Hal tersebut sejalan dengan analisis Praktisi Minyak dan Gas Bumi (Migas) Hadi Ismoyo yang menilai kekosongan tersebut terjadi karena adanya perubahan regulasi impor.

Hadi menjelaskan kekosongan BBM di SPBU swasta terjadi karena adanya perubahan pada aturan impor BBM. Ia menyebut sebelumnya izin impor BBM berlaku 12 bulan sekali, namun sejak 2025 izin hanya berlaku 6 bulan. 

Menurutnya, kondisi ini membuat SPBU swasta kesulitan menyesuaikan diri karena harus menata ulang logistik dan perangkat pendukung.

"Logistics cost dan perangkat pendukungnya kan perlu di-setting ulang. Bagi SPBU swasta yang mengandalkan impor, butuh waktu untuk menyesuaikannya. Akhirnya yang terjadi justru kelangkaan dan kegaduhan," katanya.

Hadi mengatakan izin tersebut seharusnya tidak perlu diubah. Pasalnya, selama aturan lama diberlakukan, tidak pernah ada kondisi yang menyebabkan kekosongan BBM di SPBU swasta.

"Sebaiknya hal-hal yang sudah berjalan baik jangan diotak-atik, malah bikin ribut dan gaduh dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja ini," katanya.

Perubahan kebijakan tersebut diduga juga berdasarkan evaluasi terkait meledaknya skandal mega korupsi Pertamina, dimana salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengawasan dan evaluasi berkala terkait impor BBM.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal melakukan perbaikan tata kelola terkait perizinan impor bahan bakar minyak. Perbaikan ini menyusul kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.

"Menyangkut RON 90, RON 92, memang saya katakan dari awal, begitu saya masuk ke Kementerian ESDM, saya melihat ini, maka penting perlu adanya perbaikan penataan," kata Bahlil.

Bahlil menjelaskan, Kementerian ESDM saat ini tengah melakukan perbaikan tata kelola impor BBM. Salah satunya yakni dengan tidak lagi memberikan izin impor sekaligus untuk satu tahun.

"Kita bikin per enam bulan supaya ada evaluasi per tiga bulan," katanya.

Bahlil menambahkan, Kementerian ESDM juga sudah menghentikan ekspor dari produksi minyak yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan agar produksi minyak di dalam negeri bisa diolah lebih optimal.

"Sekarang kita minta harus diolah di dalam negeri. Dengan cara bagaimana? Mem-blending antara kualitas minyak bagus dengan minyak yang setengah bagus. Itu di-blending agar spek di refinery kita masuk," pungkasnya.

Jadi, spekulasi liar yang menjadi penyebab kelangkaan stok BBM swasta dikarenakan efek dari mega skandal Pertamina kemungkinannya besar. 

Terjadi peralihan konsumsi BBM dari subsidi ke non subsidi sebanyak 1.4 juta kiloliter akibat isu BBM oplosan, kemudian evaluasi pemerintah merubah regulasi jatah impor yang tadinya per tahun jadi per 6 bulan. Sejumlah faktor tersebut diduga jadi penyebab kelangkaan stok BBM swasta.

Hanya saja, pemerintah pastinya tidak akan mengakui secara terbuka.