
Praktis. Itulah hal pertama yang terlontar dari mulut Indra (26 tahun) saat ditanya mengenai uang elektronik. Sejak 2016, pria asal Yogyakarta itu dalam kesehariannya di Jakarta, sangat mengandalkan uang elektronik.
Gaya hidup tanpa uang tunai atau dalam bahasa kerennya Cashless Society agaknya sudah lekat dengan Indra. Tak ada lagi yang namanya dompet tebal karena uang. Mendatangi ATM pun, paling cuma sebulan sekali.
“Nih lihat, dompetku isinya cuma selembar Rp50.000. Ini cuma jaga-jaga aja. Kalau makan, beli rokok, beli bensin itu semua pakai kartu atau lewat HP. Praktis bro,” katanya kepada Tirto di salah satu warung kopi di Jakarta Pusat.
Walau dirasa praktis, penggunaan uang elektronik kadang-kadang bisa menyebalkan. Saat membeli barang di minimarket misalnya, proses transaksi dengan uang elektronik justru lebih lama ketimbang bayar tunai.
Kondisi ini jauh berbeda ketimbang di Cina. Saat Indra berkunjung ke Cina pada September 2018 lalu, proses pembayaran sangatlah cepat. Ia menghitung kecepatan waktu transaksi selesai, mulai dari menempel HP sekitar 6 detik saja.
Meski terdapat kekurangan, Indra masih akan mengandalkan uang elektronik sebagai alat pembayaran. Ia tidak bisa membayangkan kerepotan yang bakal dialami apabila seluruh kebutuhannya harus dibayar dengan uang tunai.
Karena milenial jugalah mengapa gerakan nontunai di Cina berkembang secara masif. Berdasarkan riset Ipsos—lembaga riset asal Perancis—, warga Cina yang lahir dari 1990 sampai dengan sekarang (milenial), rata-rata hanya membawa 172 Rmb. Sementara generasi sebelumnya, yang lahir pada 1960an membawa hingga 577 Rmb.
Hasil riset yang diambil dari data WeChat Pay dan survei terhadap 6.595 responden itu juga menyebutkan bahwa 52 persen responden berumur 1980-1990an hanya memakai uang tunai kurang dari 20 persen dari total pengeluaran per bulan.
Dari hasil riset itu juga ditemukan bahwa 73 persen responden baru menggunakan uang tunai apabila hanya uang tunai yang diterima. Lalu, 46 persen responden juga menggunakan uang tunai untuk transaksi yang nilainya kecil.
Meski tidak secepat Cina, Indonesia juga pelan-pelan mulai mengarah ke era cashless society. Seperti halnya Cina, milenial juga lah yang akan menjadi motor berkembangnya pembayaran digital di Indonesia.
Melihat karakteristik milenial dan pangsa pasar yang besar, tentu menjadi peluang bagi para pelaku usaha, baik penyedia uang elektronik berbasis kartu maupun yang berbasis server atau lewat ponsel, untuk berebut pasar milenial.
Misal, PT Visionet Internasional selaku anak usaha dari Lippo Group. Penyedia jasa uang elektronik OVO Cash ini memiliki gimmick unik dalam memasarkan uang elektroniknya kepada masyarakat.
Gimmick yang dimaksud adalah memberikan harga promo 1 rupiah untuk 1 kali perjalanan pada aplikasi Grab. OVO juga memakai strategi yang sama di tempat lain, yakni 1 rupiah untuk parkir seharian, dan 1 rupiah untuk pembelian minyak goreng.
“Dengan program Rp1, kami yakin dapat menarik untuk para pengguna Grab agar beralih menggunakan metode pembayaran nontunai dengan OVO,” kata President Director OVO Adrian Suherman kepada Tirto.
Gopay—uang elektronik dari PT Dompet Anak Bangsa—juga tidak ketinggalan memasarkan uang elektroniknya. Cara yang ditempuh di antaranya melalui pengemudi, dan menyebarkan sejumlah SPG di titik-titik tertentu guna melayani isi ulang.
Lalu ada lagi, T-Cash yang menawarkan berbagai promo cashback, mulai dari isi Pertamax dapat cashback 10 persen, promo kembalian 20 persen di Mcdonald’s hingga cashback 25 persen saat menggunakan taksi Bluebird.
Gencarnya promo-promo yang ditawarkan dari penyedia uang elektronik, menggoda banyak orang untuk mulai menggunakan pembayaran digital. Hal itu terlihat dari data Bank Indonesia (BI). Pada Januari-Agustus 2018, pembayaran digital tercatat 1,78 miliar transaksi atau naik 3 kali lipat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 480 juta transaksi.
Volume transaksi yang meningkat juga diikuti dari sisi nominal. Nilai nominal pembayaran digital Januari-Agustus 2018 mencapai Rp28 triliun, naik lebih dari tiga kali lipat dari periode yang sama tahun lalu senilai Rp6,68 triliun.
Kendati pembayaran digital menawarkan kepraktisan, ada efek negatif yang bisa muncul, di antaranya adalah pemborosan. Pasalnya, pembayaran digital membuat orang menjadi kurang peka dalam pengeluaran.
Profesor dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) Drazen Prelec mengatakan kartu kredit atau pembayaran nontunai lainnya berbahaya lantaran berpotensi membuat konsumen tidak lagi merasakan rasa ‘kehilangan’ atau ‘sakit’ saat membayar.
Kondisi ini diperparah dengan minimnya pengetahuan milenial dalam mengelola keuangan. Menurut riset PwC pada 2014, dari 5.500 responden berusia 23-35 tahun, hanya 24 persen yang memiliki pengetahuan pengelolaan keuangan secara memadai.
“Literasi mengelola keuangan pribadi memang menjadi penting bagi milenial. Apalagi arus informasi, seperti promo-promo digital payment itu deras sekali. Jika salah ambil keputusan, bisa fatal akibatnya,” kata Perencana Keuangan OneShildt Financial Planning Budi Raharjo kepada Tirto.
Baca juga artikel terkait E-MONEY atau tulisan menarik lainnya Ringkang Gumiwang