Daftar Pelanggaran yang Diincar dan Sanksi Operarasi Zebra 2026
Korlantas Polri menggelar Operasi Zebra 2026 pada 16-29 November, menargetkan 12 pelanggaran lalu lintas demi meningkatkan keselamatan jalan jelang Nataru.

Highlight Artikel
- Operasi Zebra 2026 berlangsung dari 16 hingga 29 November 2026 untuk meningkatkan keselamatan jalan menjelang periode Natal dan Tahun Baru.
- Fokus utama operasi ini adalah mewujudkan lalu lintas yang aman dan berkeselamatan bagi pengendara.
- Polisi menyasar 12 jenis pelanggaran lalu lintas, termasuk tidak menggunakan helm SNI, melawan arus, dan menggunakan ponsel saat berkendara.
- Operasi mengedepankan tiga pendekatan: preemtif (edukasi), preventif (pencegahan), dan penegakan hukum (melalui ETLE atau teguran simpatik).
Uzone.id - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi memulai gelaran Operasi Zebra 2026 pada Senin, 16 November 2026. Operasi ini akan mengincar sejumlah pelanggaran.
Penertiban lalu lintas serentak ini berlangsung hingga 29 November 2026 sebagai langkah kepolisian untuk meningkatkan keselamatan jalan menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Kepala Korlantas Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin menyampaikan bahwa fokus utama Operasi Zebra adalah mewujudkan lalu lintas yang aman dan berkeselamatan.
Sasaran pengawasan meliputi perilaku pengendara, kelayakan teknis kendaraan, kesiapan infrastruktur jalan, hingga keamanan lokasi tujuan perjalanan warga.
“Korlantas Polri akan melaksanakan kegiatan Operasi Zebra mulai 16 November 2026,” ujar Brigjen Pol. Aries Syahbudin dalam keterangan resminya, dikutip Uzone.id
Secara pendekatan, Operasi Zebra memiliki kemiripan dengan Operasi Keselamatan yang mengedepankan tindakan pencegahan.
Namun, pelaksanaan kali ini dirancang khusus untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan orang dan barang yang diprediksi meningkat drastis di akhir tahun.
Polisi menyasar 12 jenis pelanggaran lalu lintas, mulai dari tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI), melawan arus, menggunakan ponsel saat berkendara, hingga menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis.
Operasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, sekaligus menekan angka pelanggaran dan kecelakaan beserta tingkat fatalitas korbannya.
Polisi mengedepankan tiga pendekatan, yakni preemtif, preventif, dan penegakan hukum. Ketiga pendekatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, bukan sekadar memberikan sanksi kepada pengendara yang melanggar aturan.
Pendekatan preemtif merupakan upaya membangun kesadaran masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi.
Polisi memberikan pemahaman mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan berkendara.
Sementara itu, pendekatan preventif dilakukan melalui upaya pencegahan pelanggaran dan kecelakaan. Salah satunya dengan meningkatkan pengawasan serta kehadiran petugas di jalan raya.
Adapun penegakan hukum dilakukan terhadap pengendara yang terbukti melakukan pelanggaran. Penindakan dapat dilakukan melalui sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), serta teguran simpatik.
Berikut daftar pelanggaran yang menjadi perhatian petugas:
- Pengendara dan penumpang sepeda motor tidak menggunakan helm berstandar SNI.
- Pengemudi dan penumpang mobil tidak menggunakan sabuk pengaman.
- Menggunakan ponsel saat mengemudikan kendaraan.
- Melawan arus lalu lintas.
- Melebihi batas kecepatan atau melakukan aksi kebut-kebutan dan balap liar.
- Berkendara di bawah umur atau tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
- Berboncengan lebih dari satu orang pada sepeda motor.
- Berkendara di bawah pengaruh minuman beralkohol.
- Menerobos lampu merah serta melanggar rambu atau marka jalan.
- Menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong.
- Menggunakan rotator dan sirine secara ilegal.
- Menggunakan kendaraan tanpa tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) atau pelat nomor yang tidak sesuai ketentuan.
Daftar denda maksimal berdasarkan UU LLAJ
Besaran denda tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Berikut rincian pasal dan denda maksimalnya:
- Tidak menggunakan helm SNI: Pasal 291 Ayat 1 dan 2, denda maksimal Rp 250.000.
- Tidak menggunakan sabuk pengaman: Pasal 289, denda maksimal Rp 250.000.
- Menggunakan ponsel saat berkendara: Pasal 283, denda maksimal Rp 750.000.
- Melawan arus: Pasal 287 Ayat 1, denda maksimal Rp 500.000.
- Melebihi batas kecepatan: Pasal 287 Ayat 5, denda maksimal Rp 500.000.
- Sementara itu, balap liar diatur dalam Pasal 297 dengan denda maksimal Rp 3 juta.
- Tidak memiliki SIM: Pasal 281, denda maksimal Rp 1 juta.
- Berboncengan lebih dari satu penumpang: Pasal 292, denda maksimal Rp 250.000.
- Berkendara dalam kondisi yang mengganggu konsentrasi, termasuk akibat pengaruh alkohol: Pasal 283, denda maksimal Rp 750.000.
- Menerobos lampu merah: Pasal 287 Ayat 2, denda maksimal Rp 500.000.
- Pelanggaran rambu dan marka jalan diatur dalam Pasal 287 Ayat 1 dengan denda maksimal Rp 500.000.
- Menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis: Pasal 285 Ayat 1 untuk sepeda motor, denda maksimal Rp 250.000.
- Melanggar ketentuan penggunaan rotator dan sirine: Pasal 287 Ayat 4, denda maksimal Rp 250.000.
- Tidak memasang TNKB yang ditetapkan Polri: Pasal 280, denda maksimal Rp 500.000.
FAQ Artikel
Operasi Zebra 2026 dimulai pada Senin, 16 November 2026, dan akan berlangsung hingga 29 November 2026.
Tujuan utama operasi ini adalah meningkatkan keselamatan jalan menjelang periode Natal dan Tahun Baru, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
Polisi menyasar 12 jenis pelanggaran, antara lain tidak menggunakan helm SNI, tidak memakai sabuk pengaman, menggunakan ponsel saat berkendara, melawan arus, dan menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis.
Operasi ini mengedepankan tiga pendekatan: preemtif (edukasi dan sosialisasi), preventif (pencegahan dan pengawasan), serta penegakan hukum (melalui ETLE atau teguran simpatik).
Pelanggaran melawan arus (Pasal 287 Ayat 1 UU LLAJ) dapat dikenakan denda maksimal Rp 500.000.
Bagja Pratama
Jurnalis

