Dana Terbatas Hambat Proyek Infrastruktur di Riau dan Bengkulu

Keterbatasan dana masih menjadi masalah dalam pembangunan proyek-proyek strategis di beberapa daerah Indonesia, seperti Riau dan Bengkulu. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman saat rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (31/5).

Ridwan, yang terlebih dahulu rapat bersama Jokowi mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mengajukan beberapa proyek untuk dimasukkan dalam Proyek Strategis Nasional. Alasannya, proyek-proyek ini sangat penting, tapi Pemprov Bengkulu tak punya cukup anggaran untuk pembangunannya.

Dari anggaran Pemprov Bengkulu sebesar Rp 3,3 triliun, hanya Rp 1 triliun yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur.  “Ruang fiskalnya sempit sekali. Makanya kami sampaikan (kepada pemerintah pusat) agar infrastruktur strategis di Bengkulu dibangun, agar swasta datang,” kata Ridwan yang ditemui usai rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (31/5).

(Baca: Baru 9 Persen Proyek Strategis Rampung, Jokowi Perketat Pengajuan Baru)

Salah satu proyek yang diusulkan adalah pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan Provinsi Jambi dan Bengkulu. Karena selama ini Bengkulu cukup sulit di akses dari daerah lain.

Selain jalan, Ridwan juga mengusulkan proyek kereta api dari Sumatera Selatan, jaringan listrik dari wilayah utara dan selatan, pelabuhan, bandara, serta kawasan industri. Totalnya ada 28 proyek yang diajukan.

Sementara Presiden Jokowi mengatakan konektivitas merupakan hal yang vital untuk dikerjakan di daerah seperti Bengkulu. Dia menyadari masih ada 653 desa atau setara dengan 48,7 persen desa di Bengkulu yang terisolasi. “Saya minta konektivitas ini menjadi perhatian,” ujarnya.

Sama seperti Pemprov Bengkulu, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala pembangunan Riau. Arsyadjuliandi mengaku sejak harga minyak turun pada 2015 lalu, pendapatan asli daerah (PAD) Riau juga ikut anjlok. Akibatnya, Pemprov Riau kesulitan membangun proyek infrastruktur. Padahal infrastruktur dibutuhkan agar pendapatan dunia usaha tetap terjaga di tengah situasi seperti saat ini.

“Kendalanya memang kami tidak sanggup karena keterbatasan (anggaran daerah),” kata Arsyadjuliandi. Makanya, dia mengajukan beberapa proyek infrastruktur untuk dibangun oleh Pemerintah Pusat. (Baca: Jokowi Minta Menteri Terbuka Masalah Dana Proyek Infrastruktur)

Dia tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah proyek yang diusulkan Pemprov Riau untuk masuk dalam daftar proyek strategis nasional. Hanya beberapa proyek yang disebutkan, diantaranya tol Pekan Baru-Dumai dan pembangkit listrik Rokan Kiri.

Dia juga menyampaikan kepada Jokowi bahwa masih ada potensi besar di Riau, seperti pengembangan garis pantai serta budidaya laut. “Presiden juga sampaikan kepada menteri terkait agar proyek strategis nasional ini diperhatikan sungguh-sungguh,” katanya.

(Baca: Proyek Strategis Baru Dapat Jaminan Politik Setelah Tahap Pengadaan)