Demo 27 Agustus, Komdigi Minta Jangan Sebar Ujaran Kebencian di Medsos

Uzone.id — Aksi demo 27 Agustus 2026 akan dilaksanakan di depan gedung DPR RI dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Tuntutan dalam agenda demo kali ini salah satunya berfokus pada pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Menjelang aksi demonstrasi ini, Kementerian Komdigi menghimbau masyarakat untuk tetap kondusif baik itu saat turun ke lokasi demonstrasi maupun di ruang digital, khususnya di media sosial.

“Kami tentunya berharap masyarakat yang menggunakan media sosial dapat menggunakan media sosial dengan baik bertanggung jawab tidak melakukan ujaran kebencian ataupun memprovokasi,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, Rabu, (27/08) kepada awak media.

Alexander juga berharap kegiatan aksi demo 27 Agustus ini bisa terlaksana dengan lancar dan aman bagi seluruh pihak.

“Itu yang kami harapkan sehingga kegiatan yang diadakan itu bisa berjalan dengan baik tidak hanya di ruang fisik tetapi juga di ruang digital,” tuturnya.

Aksi demo 27 Agustus 2026 akan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat dengan berbagai tuntutan mereka, mulai dari aliansi warga, kelompok mahasiswa, hingga masyarakat sipil. 

Jumlah masyarakat yang akan mengikuti aksi ini mencapai ribuan, dengan rincian massa berasal dari Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) sekitar 1.000 orang, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) sebanyak 1.000 hingga 2.000 orang, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggunakan 5 bus, serta sejumlah pengemudi online hingga masyarakat umum yang ikut membaur.

Masing-masing dari kelompok masyarakat ini membawa tuntutan yang berbeda. AMPB dari Pati misalnya, mereka akan menyuarakan pengesahan RUU Perampasan Aset kepada anggota DPR serta menuntut adanya pernyataan sikap tertulis mengenai komitmen pengesahan aturan tersebut.

AMDB dari Depok juga menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset serta meminta adanya hukuman mati bagi koruptor. Mereka juga mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok sehari-hari.

Sementara itu, GERAM yang terdiri dari 14 organisasi mahasiswa di Indonesia serta masyarakat sipil membawa 10 tuntutan serta meminta pimpinan DPR RI untuk membuka ruang dialog bersama dengan masyarakat.

Tuntutan ini berupa pertanggungjawaban politik dan juga hukum terhadap Prabowo dan Gibran, menuntut evaluasi Koperasi Desa Merah Putih dan MBG, penolakan kebijakan pajak yang dinilai memberatkan rakyat, tuntutan mengenai pendidikan dan kesehatan gratis hingga kenaikan upah buruh.