
DWP 2017 atau singkatan dari Djakarta Warehouse Project bakal digelar mulai hari ini, Jumat (15/12/2017) hingga Sabtu (16/12/2017) di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Siapa sangka kesuksesan—sekaligus pro kontra—festival dance akbar se-Asia Tenggara ini diawali dari garasi?
Dalam satu wawancara khusus dengan Forbes, September 2015, salah satu pendiri Ismaya Grup yang menjadi penyelenggara DWP, Christian Rijanto bercerita tentang kisah bisnis hiburan mereka.
“Perusahaan mereka, Grup Ismaya, dimulai di sebuah ruang garasi sewaan yang diubah menjadi kantor di lantai dasar tempat parkir,” tulis Jesse Lawrence di Forbes.
Kisah ini mirip ketika Larry Page dan Sergey Brin membangun raksasa mesin pencari Google dari sebuah garasi pada 1998 silam. Bedanya, Cristian bersama Bram Hendrata, dan Brian Sutanto yang merintis bisnisnya sejak 2008 silam. Ketiganya menyediakan panggung yang banyak dicari para penggemar Electronic Dance Music (EDM) untuk mendapatkan "pesta sepesta-pestanya" di luar klub malam.
Kesuksesan mereka setidaknya tercatat dari jumlah penonton yang meningkat sejak tiga tahun belakangan. Pada 2014 jumlah penonton mencapai 70 ribu orang. Meningkat menjadi 75 ribu orang pada 2015. Makin melejit menjadi 90 ribu orang pada tahun lalu.
Tapi tidak semuanya suka terhadap DWP. Organisasi masyarakat Bang Japar (Kebangkitan Jawara dan Pengacara) berencana akan membubarkan acara ini karena dinilai amoral.
Komando Ban Japar Kecamatan Kemayoran, Suhadi ketika dikonfirmasi Tirto, Jumat (14/12) mengaku sudah menyiapkan 50-100 orang terdiri dari gabungan dari berbagai organisasi masyarakat seperti Muslim Kemayoran Bersatu, Front Pembela Islam (FPI), Majelis Taklim Kemayoran, Garda Forum Betawi Rempug, dan Ikatan Besar Keluarga Madura Ketapang untuk membubarkan Festival dance music terbesar di Asia Tenggara itu.
“Masyarakat enggak banyak, tapi kami hanya cari yang berani. Karena kami target masuk ke dalam bikin 'ramai',” ujar Suhadi.
Suhadi menginginkan "Gubernur DKI Jakarta yang beragama Islam harus bisa menghentikan atau mencabut izin DWP". Ia juga menduga ada penggunaan narkoba dalam acara tersebut. “Gimana ini dengan kekuatan yang di luar dengan jumlah massa yang lebih banyak, 90 ribu lebih, enggak pakai narkoba. Mungkin enggak?” tandas dia.
Namun, tuduhan itu dibantah Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono. Argo mengaku polisi belum menemukan bukti ada kegiatan prostitusi apalagi narkoba di acara DWP.
"Kan sudah beberapa kali setiap tahun berjalan toh. Kami belum temukan indikasi itu," kata Argo di Polda Metro Jaya, Jumat (15/12).
Argo juga berdalih, pihaknya tidak mungkin melakukan tes urine kepada penonton DWP yang hadir sebagaimana dituntut para pendemo. "Kami enggak ada anggaran itu kalau satu-satu orang dites urine," ujar Argo seraya mewanti-wanti ormas untuk tidak sembarangan melakukan sweeping di acara DWP.
Penyelenggara DWP 2017 menerapkan sederet peraturan, termasuk melarang perbuatan tak senonoh, mengganggu penonton lain, membawa obat-obatan terlarang, senjata tajam. "Kami akan ketat dalam menyita barang-barang yang tidak diizinkan berada di dalam festival," sebut penyelenggara di akun Twitter resmi mereka.
Penyelenggara juga melarang penonton untuk membawa minuman dan mobil sendiri ke lokasi DWP. "Ngga perlu bingung, pulang dan pergi ke #DWP17 naik GO-CAR aja! Gak perlu ribet cari parkir ataupun nyetir, kamu tetap bisa #GOCHILL dengan @gojekindonesia!" tulis penyelenggara di Twitter.
Baca juga artikel terkait DWP 2017 atau tulisan menarik lainnya Agung DH