Google Tunjuk Karim Siregar Sebagai Country Director Divisi Cloud RI

Uzone.id — Google Cloud resmi
menunjuk Karim Siregar sebagai Country Director baru di Indonesia menggantikan
Fanly Tanto yang sudah menjabat sejak 2024 lalu.
Ia juga akan berfokus untuk mendukung bisnis dan organisasi
berbagai skala di Indonesia, termasuk perusahaan digital hingga perusahaan
tradisional dalam memanfaatkan layana Google Cloud.
Karim sendiri bukan nama yang asing di industri teknologi, ia sudah berkecimpung selama kurang lebih 20 tahun dan sebelum ditunjuk jadi Country Director Google Cloud, Karim menjabat sebagai Chief Information Officer di BFI Finance dan juga Presiden Direktur pertama Bank Jago.
Di saat yang sama, ia juga menjabat sebagai CEO Dkatalis Digital Labs, sebuah perusahaan fintech asal Indonesia yang sudah memiliki hub di Singapura hingga Pune.
Nantinya, Karim akan berada di bawah kepemimpinan Mark Micallef, Managing
Director, Southeast Asia, Google Cloud.
Micallef menyebut bahwa rekam jejak Karim yang luar biasa dalam membangun, mengelola, dan mengembangkan institusi digital di Indonesia menjadikannya sosok yang tepat untuk memimpin fase pertumbuhan berikutnya.
“Pemahamannya yang mendalam mengenai sistem digital terintegrasi, inklusi keuangan, dan kolaborasi lintas platform akan memperkuat posisi Google Cloud untuk terus menjadi mitra tepercaya bagi organisasi di Indonesia dalam memaksimalkan potensi Era Agentik,” tambahnya.
Sementara itu, bagi Karim sendiri saat ini nilai teknologi
terletak pada kemampuannya untuk menyederhanakan kehidupan dan menghadirkan
manfaat yang nyata bagi penggunanya.
“Organisasi di Indonesia—baik perusahaan digital native
yang berkembang pesat maupun perusahaan-perusahaan tradisional—membutuhkan
mitra terpercaya untuk membantu mereka mengintegrasikan AI yang aman ke dalam
pengalaman sehari-hari pelanggan,” tambahnya.
Oleh karena itu, kehadiran perusahaan diharapkan bisa
membantu membangun dan mengembangkan solusi agentik yang sesuai dengan
kebutuhan mereka di atas arsitektur yang terbuka, sekaligus memastikan data
sensitif tetap berada di dalam wilayah Indonesia.

