Indonesia Baru Serius 5G, Tahun Depan Mulai Siapkan 6G?

Uzone.id – Lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz yang baru rampung pada pertengahan Juli 2026 menjadi angin segar bagi pengembangan 5G di Indonesia. Namun, sebelum pemanfaatan spektrum baru itu berjalan optimal, pemerintah justru sudah mulai membuka diskusi mengenai kebutuhan frekuensi untuk teknologi 6G di masa depan.

Direktur Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Adis Alifiawan mengatakan bahwa frekuensi yang tersedia saat ini tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan layanan 6G.

"Kita harus merilis frekuensi baru. Mengandalkan frekuensi yang ada saat ini tidak akan cukup," ujar Adis dalam diskusi panel bersama Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) di Jakarta, seperti dikutip dari berbagai sumber.

Menurut Adis, operator telekomunikasi diperkirakan membutuhkan sekitar 200 MHz spektrum frekuensi untuk dapat mengoperasikan layanan 6G secara optimal. Sementara blok frekuensi terbesar yang tersedia dalam proses lelang mendatang hanya berkisar 190 MHz.

Artinya, Indonesia tetap membutuhkan "rumah baru" bagi 6G.

Tahun depan mulai bahas 6G?

Meski belum ada target komersialisasi 6G di Indonesia, pemerintah mulai mempersiapkan fondasinya dari sekarang. Salah satu pembahasannya akan mengarah pada pemanfaatan pita frekuensi baru yang saat ini tengah didiskusikan secara global.

Pita frekuensi upper 6 GHz menjadi salah satu kandidat utama untuk layanan 6G yang akan dibahas lebih lanjut dalam World Radiocommunication Conference (WRC) 2027 mendatang.

Forum internasional yang digelar oleh International Telecommunication Union (ITU) tersebut akan menjadi salah satu momentum penting dalam menentukan arah penggunaan spektrum untuk teknologi komunikasi masa depan.

Dengan kata lain, tahun 2027 berpotensi menjadi titik awal pembahasan yang lebih serius mengenai 6G, termasuk bagi Indonesia.

Komdigi pun mengaku masih membuka berbagai opsi spektrum frekuensi yang dinilai paling ideal untuk pengembangan 6G. Tak hanya mempertimbangkan kebutuhan industri telekomunikasi, pemerintah juga ingin memastikan kebijakan spektrum dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang maksimal.

"Kami berharap mendapatkan berbagai pandangan dan masukan untuk menjadi bahan pertimbangan kami, terutama terkait nilai publik yang dihasilkannya," kata Adis.

Pertanyaan ini mungkin juga muncul di benak banyak orang. Pasalnya, pengalaman menggunakan 5G di Indonesia masih belum merata. Bahkan, sejumlah operator telekomunikasi baru akan mulai fokus memperluas cakupan jaringan 5G di daerah terpencil Indonesia.

Namun, pengembangan teknologi telekomunikasi memang membutuhkan waktu yang panjang. Persiapan spektrum frekuensi, harmonisasi regulasi hingga kesiapan ekosistem perangkat bisa memakan waktu bertahun-tahun.

Artinya, pembahasan mengenai 6G saat ini bukan berarti Indonesia akan langsung meluncurkan layanan tersebut dalam waktu dekat.

Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan Indonesia tidak tertinggal ketika teknologi tersebut mulai memasuki tahap implementasi global pada dekade berikutnya.

Langkah serupa juga dilakukan oleh banyak negara yang saat ini masih memperluas jaringan 5G, tetapi di saat bersamaan sudah mulai melakukan riset dan diskusi mengenai 6G.

Di sisi lain, kebutuhan spektrum yang semakin besar menjadi tantangan tersendiri. Teknologi 6G diproyeksikan tidak hanya menghadirkan kecepatan internet yang lebih tinggi dibandingkan 5G, tetapi juga mendukung berbagai layanan berbasis kecerdasan buatan (AI), komunikasi real-time, hingga integrasi teknologi imersif di masa depan.