Insentif Mobil & Motor Listrik Jadi Jurus Pemerintah Tekan Impor BBM

Uzone.id - Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan penyaluran insentif untuk kendaraan listrik murni atau electric vehicle (EV) mulai bergulir pada awal Juni 2026. Langkah ini diharapkan mampu menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) yang harganya kian melambung.

Seperti dilansir Antara, Purbaya memprediksi harga minyak dunia masih akan tertahan di level tinggi akibat konflik global yang berkepanjangan. Kondisi ini membuat biaya konsumsi BBM domestik terus membengkak.

Oleh karena itu, Purbaya menjelaskan bahwa insentif ini bertujuan untuk memangkas impor bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan.

"Kelihatannya perang masih panjang. Artinya, konsumsi BBM kita juga akan masih tinggi dan dengan harga yang lebih tinggi. Kalau saya bisa pindahkan ke listrik (lewat insentif untuk kendaraan listrik), itu akan mengurangi impor (BBM) kita dengan signifikan," kata Purbaya.

Mendorong ekosistem EV juga menjadi strategi pemerintah untuk mengoptimalkan kelebihan pasokan listrik dari PT PLN (Persero). Sebab, sistem kelistrikan PLN yang mengadopsi mekanisme take or pay, PLN diwajibkan membayar tagihan ke pembangkit listrik sesuai kontrak meski daya tidak terserap penuh. 

Artinya, dengan tingginya populasi kendaraan listrik nantinya diyakini bisa menyedot surplus pasokan listrik tersebut agar tidak terbuang sia-sia.

Sebelumnya, Purbaya mengungkap subsidi kendaraan listrik akan berlaku mulai tahun ini. Motor dan mobil listrik masing-masing mendapat kuota 100 ribu untuk tahap pertama.

Besaran insentif untuk motor listrik sudah dipatok sebesar Rp5 juta per unit. Sementara untuk detail nominal subsidi mobil listrik, pengumumannya akan disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam waktu dekat.

Purbaya juga menjelaskan mekanisme pemberian subsidi akan dibedakan berdasarkan jenis teknologi baterai yang digunakan, terutama dari jenis bahan baku baterainya.

"Itu untuk yang utamanya EV. Bukan hybrid. Jadi yang baterainya berdasarkan nikel dan non-nikel akan berbeda skemanya. Tapi yang itu nanti (dijelaskan) Menteri Perindustrian," tambahnya.

Keputusan untuk memberikan subsidi lebih besar bagi kendaraan listrik berbasis nikel didasarkan pada strategi besar hilirisasi industri nasional. Indonesia, yang memiliki cadangan nikel melimpah, ingin memastikan sumber daya alam tersebut memberikan nilai tambah maksimal di dalam negeri.

"Kenapa saya pakai nikel yang besar subsidinya, karena supaya baterai kita kepakai," jelas Purbaya.