Isu PKI, Saat Hantu Lama Bersemi Kembali

Pengguliran isu 'hantu komunisme' jelang peringatan peristiwa G30S atau Gerakan 30 September 1965 dianggap tak relevan lagi dengan kondisi Indonesia kontemporer.

Namun, dalam beberapa waktu terakhir 'hantu komunisme' atau 'Kebangkitan PKI' kerap dihembuskan lagi, bahkan menimbulkan friksi di tengah masyarakat.

Namun, di mata peneliti dari Populi Center, Rafif Pamenang Imawan ada hal lain yang perlu diwaspadai dari kemunculan isu 'hantu Komunisme'.

"Hantu yang ada sekarang adalah hantu perubahan, bahwa oligarki lama mulai tersisih dari lingkar kekuasaan, dan mulai mencari celah untuk berkuasa pada rezim berikutnya," kata Peneliti Populi Center Rafif Pamenang Imawan kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/9) malam.

Masyarakat kini, sambung Rafif, patut lebih waspada atas latar belakang pemunculan hantu komunisme atau kebangkitan PKI. Dan, salah satu yang diwaspadai adalah oligarki lama atau golongan serta kelompok tertentu yang ingin kembali mencengkeram Indonesia setelah tersingkir akibat runtuhnya rezim Orde Baru.

Para penguasa lama tersebut dinilai 'menunggangi' isu kebangkitan komunisme untuk mencapai tujuannya.

"Kepentingan jangka pendek yang dilihat, padahal cost (harga) jangka panjangnya besar, bisa mendorong perpecahan dan hilangnya prinsip impartiality (ketidakberpihakan)," tuturnya.

Upaya pengembalian kuasa ke tangan para oligarki lama disebut semakin gencar dilakukan jelang dimulainya proses Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Hal serupa pun sempat terjadi ketika jelang Pemilihan Presiden pada 2014 silam, salah satunya di mana Presiden RI Joko Widodo sempat disandingkan dengan PKI yang sudah diberangus dari bumi Indonesia pada dekade 1960an silam.

Rafif menilai kembali bergulirnya isu kebangkitan komunis di Indonesia tak lepas dari upaya para penguasa lama untuk memperoleh keuntungan politik. Ia menganggap akan ada pihak-pihak yang diuntungkan dan dirugikan dari berkembangnya isu tersebut.

"Ingat, kita akan menghadapi pilkada krusial yang memperebutkan kantong suara besar di tahun 2018. Itu hanya berjarak satu tahun dengan pilpres," katanya.

Tensi tinggi atas isu komunisme kembali mencuat dalam sepekan ini.

Pertama, diskusi ilmiah  tentang pengungkapan sejarah 1965-1966 pada 16-17 September di kantor LBH Jakarta, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 74, Jakarta Pusat. Acara tersebut urung digelar karena tak ada izin dari kepolisian.

Menanggapi pembatalan acara, LBH Jakarta dan beberapa LSM menggelar pentas seni bertajuk 'Asik Asik Aksi: Indonesia Darurat Demokrasi.' Acara itu berlangsung pada Minggu (17/9) petang hingga pukul 21.00 WIB.

Usai acara pentas seni, peserta kegiatan tak bisa meninggalkan lokasi acara karena dikepung ratusan pedemo. Mereka menolak kegiatan itu dan menganggapnya membahas sesuatu tentang Partai Komunis Indonesia (PKI).

Tak hanya itu, persoalan komunisme kembali mencuat terkait rencana TNI yang diakui Panglima Jendera Gatot Nurmantyo bakal memutar film Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI untuk ditonton bersama prajurit. Gatot mengatakan, pemutaran ulang film bertujuan mengingatkan seluruh bangsa tentang peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 silam, agar tidak terulang lagi di masa kini.
[Gambas:Video CNN]

Berita Terkait

• Idrus Marham: Golkar Terdepan Dukung Pemutaran Film G30S/PKI
• Dhandy Laksono: Tidak Ada Penyiksaan Jenderal Angkatan Darat
• VIDEO: Polemik Pemutaran Film G-30 S/PKI
• Alasan Panglima TNI Gelar Nobar G-30S/PKI