Jangan sampai Masalah Banjir hingga Polusi Jakarta Terjadi di Ibu Kota Baru

Agung Sandy Lesmana26 August 2019

Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi meminta pemerintah tetap memperhatikan keberlangsungan Jakarta jika ibu kota secara perlahan berpindah ke Kalimantan Timur ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara.

Wasekjen DPP PPP itu juga meminta pemerintah membuat konsep yang jelas jika Jakarta tak lagi menjadi ibu kota. Yakni dengan tetap menjadikan Jakarta sebagai pusat kota bisnis.

"Yang perlu dipikirkan pemerintah adalah penanganan Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota. Menjadikan pusat kota bisnis dan perdagangan harus jelas konsepnya. Jangan sampai nanti aktivitas bisnis dan perdagangan ikut mendekat ke kawasan ibu kota, sehingg nantinya Jakarta menjadi kota yang meredup," kata Baidowi kepada wartawan, Senin (26/8/2019).

Untuk itu, kata dia, harus ada perubahan regulasi yakni revisi undang-undang tentang ibu kota.

Kendati begitu, ia merespons baik pengumuman dari Presiden Jokowi mengenai wilayah ideal sebagai calon ibu kota baru. Adanya hal tersebut setidaknya dapat menghentikan polemik dan perdebatan terkait dgn wacana pemindahan ibu kota.

Ia juga menyarankan agar pemerintah meniru pola negara-negara lain yang sudah lebih dahulu memindahkan ibu kota. Semisal, Brazil, Australia, India, Myanmar bahkan Turki.

"Selanjutnya harus dipikirkan di kota yang baru adalah tata ruang, serta pengendalian kepadatan penduduk. Kota baru jangan sampai mengulang persoalan serupa yang melanda Jakarta seperti; macet, banjir, polusi, kepadatan," kata dia.

"Karena tipikal masyarakat Indonesia biasanya mendekat kepada pusat aktivitas pemerintahan sehingga harus betul-betul ada pengendalian terhadap kawasan tersebut."

Berita Terkait:

Tags:

Kalimantan ibukota baru banjir ibukota polusi ibukota

Review

Sponsored

Jangan sampai Masalah Banjir hingga Polusi Jakarta Terjadi di Ibu Kota Baru

Wasekjen DPP PPP itu juga meminta pemerintah membuat konsep yang jelas jika Jakarta tak lagi menjadi ibu kota. Yakni dengan tetap menjadikan Jakarta sebagai pusat kota bisnis.

Untuk itu, kata dia, harus ada perubahan regulasi yakni revisi undang-undang tentang ibu kota.

Ia juga menyarankan agar pemerintah meniru pola negara-negara lain yang sudah lebih dahulu memindahkan ibu kota. Semisal, Brazil, Australia, India, Myanmar bahkan Turki.

"Karena tipikal masyarakat Indonesia biasanya mendekat kepada pusat aktivitas pemerintahan sehingga harus betul-betul ada pengendalian terhadap kawasan tersebut."