Judi Online Masih Merajalela, Pemerintah akan Terbitkan PP

Uzone.id — Aktivitas ilegal seperti judi online di Indonesia masih terus bertumbuh di Indonesia. Hingga saat ini, Komdigi mencatat pihaknya telah memblokir 1 juta situs yang berhubungan dengan perjudian online.

“Salah satu langkah strategis yang akan segera diambil adalah penerbitan regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur secara lebih tegas dan menyeluruh,” ungkap Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Baca Juga :

Ini Program-Program Prioritas Komdigi Usai Anggaran Dipotong 58 Persen

Selain menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP), Komdigi juga terus melakukan pemblokiran serta menerapkan sistem keamanan baru bernama SAMAN per bulan Februari ini. Sistem ini diklaim dapat membuat platform digital ‘patuh’ para aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

“Kami sudah menerapkan sistem SAMAN (Sistem Kepatuhan Moderasi Konten), yang mewajibkan platform digital untuk bergerak cepat. Jika ditemukan konten terkait judi online atau pornografi anak, mereka harus segera melakukan takedown tanpa kompromi,” katanya.

Selain menerapkan SAMAN, Komdigi juga menggaet pihak Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan lembaga terkait untuk menangani perjudian online yang terus menjamur. Tak hanya melakukan pemblokiran saja, Prabowo juga meminta penanganan yang lebih dalam melibatkan pihak-pihak tersebut.

“Ini perintah langsung, bukan sekadar wacana,” kata Meutya.

Selain judi online, perhatian besar juga menyoroti perlindungan anak di ruang digital. Meutya saat ini menyebut bahwa peraturan perlindungan anak di ranah digital tengah dalam tahap finalisasi. 

Baca Juga :

Komdigi Blak-blakan Soal Pilih Lelang Frekuensi 1,4 GHz Duluan dari 700 MHz

“Nantinya, Presiden sendiri yang akan mengumumkan kebijakan ini kepada masyarakat,” pungkas Meutya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan rancangan aturan untuk melindungi anak-anak dari konten ilegal seperti judi online, pornografi, perundungan, hingga kekerasan seksual di ruang digital.

Dalam rancangan tersebut, Komdigi akan membentuk Tim Penguatan Regulasi Perlindungan Anak di Ranah Digital serta membatasi usia anak-anak untuk bermain internet.

"Kita tidak bisa membiarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan digital yang penuh ancaman. Pemerintah hadir untuk memastikan mereka terlindungi. Tim ini akan bekerja memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, serta menindak tegas konten berbahaya agar anak-anak Indonesia bisa berinternet dengan aman," kata Menkomdigi Meutya Hafid, Minggu (02/02).

Langkah ini sesuai dengan arahan Prabowo Subianto dan diharapkan segera rampung dalam waktu satu hingga dua bulan. 

Jika arahan tersebut disampaikan pada Februari ini, maka target regulasi ini akan mulai berlaku pada Maret atau April 2025 nanti.