Kasus Usher di GIIAS, Ini Tanda Kacamata Pintar Lagi Rekam Diam-diam

Uzone.id - Isu soal risiko privasi dari penggunaan kacamata pintar berkamera mencuat setelah kasus perekaman usher GIIAS 2026 tanpa izin oleh kreator konten Emanuel Bryan beberapa waktu lalu. Sebab, berbeda dari smartphone, kacamata pintar memungkinkan penggunanya mengambil gambar dari sudut pandang mata tanpa gerakan yang terlalu mencolok.

Meski begitu, ada fitur atau penanda yang memungkinkan orang-orang di sekitar tahu saat kamera di kacamata pintar sedang aktif atau merekam. Seperti dijelaskan Meta di situs resminya, setiap AI glasses buatannya dilengkapi lampu putih di bagian depan bernama Capture LED. 

Capture LED akan berkedip ketika pengguna mengambil foto maupun merekam video. Saat mengambil foto misalnya, lampu hanya berkedip sebentar. Sementara saat merekam video, Capture LED akan terus berkedip selama proses perekaman berlangsung.

Indikator tersebut tidak bisa dimatikan. Bahkan, ketika pengguna mencoba mengakalinya dengan menutup Capture LED menggunakan selotip maupun benda lainnya, sengaja dimodifikasi, sampai dihancurkan, kamera akan otomatis mati. Fitur ini, dijelaskan Meta, dihadirkan pada kacamata pintar mulai dari generasi kedua.

Bahkan, Meta juga mengklaim akan menghapus iklan, unggahan, maupun listing di marketplace yang menawarkan jasa untuk mematikan indikator tersebut. Perusahaan juga mengancam akan memblokir akun serta mengambil langkah hukum terhadap pihak yang menjual layanan untuk mengakali Capture LED.

Hal ini mencegah pengguna yang tak bertanggung jawab untuk merekam orang secara diam-diam. Sebab, orang yang menjadi objek utama bisa saja tidak menyadari saat sedang direkam, apalagi bila tidak mengetahui fungsi lampu kecil yang terdapat pada bagian depan kacamata.

Menkomdigi buka suara

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid turut menanggapi kasus perekaman tanpa izin tersebut. Menurutnya, merekam seseorang tanpa persetujuan dapat melanggar Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP sekaligus etika.

“Pada prinsipnya, kita perlu sekali mengingatkan bahwa ini pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP yang pertama. Dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika,” kata Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Senin (3/8).

Ia menegaskan, keberadaan seseorang di ruang publik bukan berarti orang tersebut bebas direkam dan dijadikan bahan konten tanpa persetujuan. 

Saat ini, lanjut Meutya, penanganan hukum terhadap laporan terkait kasus tersebut menjadi kewenangan pihak kepolisian. Sementara Komdigi akan menindaklanjutinya dari sisi pengawasan ruang digital dan perlindungan data pribadi. 

Ia pun menegaskan bahwa perlindungan dari praktik perekaman tanpa izin tidak hanya berlaku bagi perempuan. Namun, perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok yang lebih rentan, termasuk perempuan dan anak-anak.

“Kami juga mendengar bahwa sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Jadi, sekali lagi, penegakan hukumnya dari teman-teman kepolisian. Dari kami adalah untuk mengingatkan bahwa di situ ada pelanggaran terhadap PDP. Di situ ada juga pelanggaran terhadap etika,” ujarnya.

“Dalam kerangka menjaga tidak hanya perempuan, tapi khususnya perempuan dan anak-anak dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius di bidang masing-masing,” pungkas Meutya.