Keberhasilan revolusi pelayanan publik tergantung pemimpinnya
Penulis buku "Revolusi Pelayanan Publik" Ahmad Mukhlis Yusuf menyimpulkan bahwa revolusi akan terjadi pada pelayanan publik jika pemimpinnya membawa misi tersendiri.
"Dari pengamatan saya, untuk kepentingan budgeting justru nomor empat, pertama adalah misi dari pemimpin itu, kemudian panggilan atau passion dari pemimpin itu sendiri," kata Ahmad Mukhlis Yusuf yang akrab disapa Emye, di Wisma Antara, Jakarta, Jumat, dalam diskusi bedah buku.
Ahmad yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama Perum LKBN Antara (2007- 2012) menyebutkan buku yang ia tulis adalah memuat para pemimpin daerah atau lembaga yang dianggap sukses mengubah revolusi mental.
Dalam acara bedah buku tersebut, hadir pula Direktur Utamna Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin yang mengatakan pemimpin akan dipandang sukses apabila memiliki komitemen yang bisa dipercaya.
"Jadi pemimpin adalah mengenai komitmen, apakah bisa dipegang atau tidak, itu poin-nya, " kata Awaluddin. Ia membeberkan strategi dalam memimpin Angkasa Pura II khususnya bandara Soekarno-Hatta.
Dalam memimpin ia selalu mengedepankan pemimpin harus menjadi contoh yang baik bagi rekannya.
Selain itu, Direktur Umum SDM BPJS Ketenagakerjaan Naufal Mahfudz menilai buku "Revolusi Pelayanan Publik" menyangkut banyak aspek kehidupan sehari-hari, sehingga bisa dibaca semua kalangan.
"Buku ini memberikan contoh kehidupan keseharian, karena mencakup sekitar 30-an pemimpin hebat di Indonesia berbagai sektor, " kata Naufal.
Dalam buku "Revolusi Pelayanan Publik: Praktik Revolusi Mental Dalam Pelayanan Publik", Ahmad Mukhlis Yusuf, selaku penulis mencoba membahas revolusi yang telah terjadi dalam pelayanan publik di sejumlah daerah di Tanah Air.
Buku ini berisi tentang rangkuman praktik perubahan yang dilakukan oleh para pemimpin perubahan pada berbagai ranah kepemimpinan publik.
Selain itu juga merangkum tentang apa dan bagaimana pelayanan publik dilakukan secara sungguh-sungguh.
Sebanyak 29 pemimpin perubahan diangkat dalam buku setebal 251 halaman (di luar kata pengantar) itu. Mereka terdiri atas bupati, wali kota, gubernur, menteri, pimpinan BUMN, maupun pimpinan militer.
Baca juga: Resensi buku - Membedah praktik revolusi mental dalam pelayanan publik