Kehadiran Rupiah Digital Buat Saingi Uang Kripto?

Uzone.id - Indonesia sebentar lagi akan memiliki mata uang digital yang sah, hal ini ditandai dengan peresmian white paper Proyek Garuda yang diumumkan Bank Indonesia beberapa waktu lalu.

Dari penjelasan Ekonom sekaligus Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies), Bhima Yudhistira, Rupiah Digital mempunyai manfaat agar masyarakat tidak menggunakan cryptocurrency untuk menggantikan rupiah sebagai mata uang.

“Sebenarnya tujuan dari mata uang digital atau CBDC seperti di China misalnya, itu tujuannya untuk mengurangi dominasi dari cryptocurrency sehingga kembali lagi pada penggunaan mata uang yang legal dan sah,” kata Bhima kepada Uzone.id.

“Kalau mau diuji coba, uji coba dulu bagaimana Rupiah Digital bisa mengurangi ketergantungan terhadap cryptocurrency,” tambahnya.

Baca juga: Bank Indonesia Luncurkan Rupiah Digital, Bisa Dipakai di Metaverse?

Saat ini, penggunaan kripto di seluruh dunia termasuk Indonesia cukup masif. Selain menjadi aset komoditi, banyak masyarakat menggunakan kripto sebagai sarana transaksi dan pencucian uang.

Kesiapan lainnya, Bank Indonesia juga perlu memperhatikan kesiapan dari segi perbankan dimana sosialisasi harus terus menerus dilakukan.

Lalu, kapan idealnya pemerintah mengesahkan Rupiah Digital?

“Harusnya adopsi Rupiah Digital dilakukan pada saat rupiah stabil terhadap dolar,” kata Bhima.

Bhima menambahkan, “Kalau rupiahnya terlalu fluktuatif nanti masyarakat kurang tertarik, investor juga kurang tertarik menggunakan Rupiah Digital.”

Apalagi saat ini sudah ada ada E-Wallet ataupun pembayaran dengan metode digital seperti QRIS yang memudahkan masyarakat Indonesia untuk bertransaksi secara cashless.

“Jadi tidak perlu menggunakan Rupiah Digital,” kata Bhima.

Masalah privasi juga menjadi satu hal yang harus diperhatikan Bank Indonesia dalam mengembangkan Rupiah Digital sebagai mata uang yang sah di Indonesia.

Baca juga: Digital Talent Merapat, Telkom Indonesia Lagi Buka Lowongan Kerja Nih!

“Bank Indonesia harus bisa menjawab ancaman privasi dari CBDC terhadap hak-hak warga negara,” ujar Bhima.

“Kenapa di Eropa, yang memiliki negara maju tapi belum punya CBDC atau mata uang digital? Karena ada concern atau isu soal masalah privasi, di mana transaksi setiap penduduk bisa dipantau langsung oleh bank sentral sehingga barang yang dibeli itu semuanya bisa menjadi transparan di mata pemerintah,” jelasnya.

Transparansi ini dikhawatirkan bisa disalahgunakan dan melanggar ketentuan privasi dan ini menjadi salah satu concern besar dari penerapan Rupiah Digital.