News

Ketika Agus Yudhoyono Bandingkan SBY dan Jokowi soal Rohingya

21 Sep 2017 WIB

Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute (TYI) Agus Harimurti Yudhoyono membandingkan pemerintahan Joko Widodo dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyikapi krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar.

Menurut Agus, pemerintahan Jokowi kurang tegas dalam bersikap soal kekerasan yang menimpa etnis Rohingya itu.

Kata Agus, ketika SBY berkuasa, Indonesia mampu memperjuangkan etnis Rohingya di Myanmar melalui diplomasi.

"Di masa lalu pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak SBY pernah berhasil melakukan diplomasi secara tertutup yang berhasil membujuk pemerintah Myanmar untuk berubah sikap," ujar Agus dalam acara Roundtable Discussion The Yudhoyono Institute di Dharmawangsa Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (20/9).

Lihat juga:

PBB Kumpulkan Kesaksian Pelanggaran HAM pada Rohingya

Dikatakan Agus, saat ini, meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah langkah strategis terkait isu Rohingya, Agus merasa untuk sebagian orang langkah itu masih jauh dari cukup. Langkah strategis yang dilakukan pemerintah Jokowi diantaranya mengirimkan sejumlah bantuan ke Myanmar.

Agus berpendapat, sikap Presiden Jokowi yang kurang tegas memperhatikan etnis Rohingya menyebabkan munculnya berbagai desakan masyarakat agar pemerintah lebih tegas lagi dalam meperhatikan nasib etnis Rohingya.

"Di dalam negeri, isu tragedi kemanusiaan Rohingya sudah mendapatkan sorotan yang luas di tengah masyarakat kita khususnya dari kelompok-kelompok Muslim," kata Agus.

Tak hanya itu, Agus kembali menjelaskan, saat zaman SBY, pemerintah berhasil membujuk Myanmar untuk lebih terbuka. Setelah itu, Myanmar pun menggelar pemilu yang dinilai relatif bebas dan damai.

"Membuka jalan untuk menuju reformasi terbatas yang kemudian diikuti pemilu pertama yang berjalan relatif bebas dan damai," kata dia.

Lihat juga:

Tak Bahas Peran Militer di Pidato Rohingya, Suu Kyi Dikritik

Agus juga menyoroti soal pidato terakhir pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi yang banyak dikritik sebab tidak menggambarkan situasi konflik sesungguhnya. Hal ini pula yang menurutnya menjadikan Suu Kyi mendapat kecaman keras dari dunia.

"Dalam pidato terakhirnya kemarin, Aung San Suu Kyi dikritik karena hanya mengakui terjadinya kekerasan di provinsi Rakhine, ingin menyelidiki eksodus ke luar negeri tapi sama sekali tidak menyebutkan peran militer Myanmar dalam tragedi kemanusiaan ini," tutur Agus.

Lihat juga:

Banyak Pengungsi Rohingya Derita Pneumonia

Krisis kemanusiaan di Myanmar menjadi sorotan dunia akhir Agustus 2017. Militer Myanmar dilaporkan meluncurkan operasi militer untuk memburu warga etnis Rohingya.

Operasi militer itu merupakan respon atas aksi Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan atau ARSA yang menyerang 30 pos polisi dan pangkalan militer.

Serangan balasan militer Myanmar itu menewaskan seribuan jiwa warga etnis Rohingya.