Muncul Sindikat Magang Palsu, Siswa Mesti Kritis

Praktisi dan Pengamat Pendidikan Itje Chodidjah menyatakan, kemampuan literasi siswa perlu terus ditingkatkan. Baik itu literasi digital, literasi sosial, dan lainnya yang menunjang anak untuk lebih kritis dan proaktif.

Itje memastikan, jika sikap kritis tersebut telah tumbuh maka siswa akan selalu survive dan berani bicara jika ada hal-hal yang tidak sesuai. Misalnya, ketika siswa dihadapkan pada kasus 'magang palsu' dan kasus lainnya.

"Sebagai guru, tentunya kita harus beri bekal pengetahuan, literasi yang cukup kepada anak didik sebelum dia pergi magang. Misalnya, pemahaman kemana dia harus melapor, bagaimana sikap dia jika terjadi penyelewengan dan seterusnya," kata Itje kepada Republika, Rabu (4/4). 

Dia menilai, selama ini literasi yang mendorong anak didik untuk bersikap kritis memang belum dilakukan secara optimal di sekolah. Padahal, selain pembekalan skill, sekolah juga harus berperan memberikan pembekalan terkait prosedur kerja hingga perlindungan kerja.

"Setelah itu terpenuhi. Sekolah juga harus terus monitor perkembangan siswa di tempat magang, jangan lepas begitu saja," jelas Itje.

Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta, agar semua sekolah menengah kejuruan (SMK) mewaspadai modus baru sindikat perdagangan anak dengan modus program magang palsu ke luar negeri. Modus baru tersebut, saat ini diduga marak dilakukan di daerah-daerah yang menjadi kantong tenaga kerja migran Indonesia.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Lystiarti mengatakan, sindikat perdagangan orang tersebut diduga kuat kerap beroperasi di berbagai sekolah kejuruan di Nusa Tenggara Timur .

Sindikat tersebut, jelas dia, merayu para siswa untuk diberangkatkan ke luar negeri secara mudah, tanpa sertifikasi kompetisi alias pelatihan, menggunakan paspor dengan visa kunjungan, serta tanpa kartu tenaga kerja luar negeri.

"NTT adalah provinsi yang paling rawan perdagangan orang. Pada 2017, terdapat 137 kasus dan sebagian adalah siswa sekolah menengah kejuruan. Dalam sejumlah kasus, justru guru sekolah bersangkutan memberi restu siswanya untuk ikut program magang palsu ini. Meski hal ini terjadi akibat ketidaktahuan para guru," jelas Retno.