Technology

Kini, Pengemudi Taksi Online Tak Bisa Dibekukan Sembarangan

26 Dec 2018 WIB

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.118/2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus atau taksi daring (online) yang baru terbit akhir tahun ini mengatur aspek perlindungan bagi pengemudi dan penumpang.

Nantinya, perusahaan penyedia taksi online tak dapat memberhentikan operasional pengemudi sesuka hati, karena beleid mengatur kriteria pengenaan suspensi akun pengemudi. Penonaktifan juga harus diawali peringatan atau pemberitahuan terlebih dahulu.

Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 diteken oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 18 Desember 2018 dan diundangkan sehari setelahnya. Aturan lama Permenhub 108/2017 tidak mengatur secara khusus soal perlindungan pengemudi dan penumpang.

Lihat juga:

Menhub Teken Aturan Pengganti soal Taksi Online

"Perlindungan masyarakat dalam pelayanan Angkutan Sewa Khusus diberikan terhadap penumpang dan pengemudi," demikian tertulis dalam aturan.

Dalam Permenhub 118/2018 disebutkan rinci, perlindungan terhadap pengemudi meliputi layanan pengaduan dan penyelesaian masalah pengemudi, pendaftaran yang dilakukan secara tatap muka, kriteria pengenaan pengnonaktifan akun, dan pemberitahuan sebelum dinonaktifkan.

Perlindungan untuk pengemudi juga mencakup klarifikasi, hak sanggah beserta pendampingan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) kemitraan, dan pendaftaran ulang dalam hal pengemudi dikenai penonaktifan.

Lihat juga:

Aturan Taksi Online Terbaru untuk Pangkas Diskon Tarif

Sementara itu, perlindungan terhadap penumpang meliputi keselamatan dan keamanan, kenyamanan, serta layanan pengaduan dan penyelesaian permasalahan penumpang.

Perlindungan juga mencakup kepastian mendapat angkutan dan kepastian tarif angkutan sewa khusus sesuai tarif yang telah ditetapkan per Kilometer (km).

Tak hanya soal perlindungan, aturan baru juga menghapus ketentuan pemasangan stiker pada kendaraan taksi online yang sebelumnya diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Permenhub 108/2017. Stiker tersebut memuat informasi wilayah operasi, tahun penerbitan kartu pengawasan, nama badan hukum, dan latar belakang logo Perhubungan.

Lihat juga:

Kemenhub: Tuntutan Korban Lion Air Tak Ganjal Santunan

Dalam Permenhub 118/2018, pemerintah tidak lagi mewajibkan penempelan tanda khusus berupa stiker pada taksi online.

Namun, pengemudi harus memiliki Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang memuat paling sedikit nomor surat keputusan, nomor induk pelayanan, nama perusahaan, nama pimpinan perusahaan, masa berlaku Kartu Elektronik Standar Pelayanan, wilayah operasi, tanda nomor kendaraan bermotor, daya angkut, dan riwayat pemeliharaan kendaraan sesuai standar Agen Pemegang Merek (APM).