Kisah Dirjen Dukcapil Menyamar Jadi Warga dan Tak Dapat e-KTP

Masalah pencetakan dan perekaman KTP Elektronik atau e-KTP ternyata sempat dirasakan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh saat ia melakukan inspeksi mendadak di Kota Cirebon, Jawa Barat, dan Kabupaten Gianyar, Bali.

Saat melakukan sidak, Zudan merasakan sulitnya mendapat pelayanan kependudukan di dua daerah itu. Kesulitan dirasakan Zudan kala ia mendatangi Dinas Dukcapil di Kota Cirebon. Saat itu, ia menyamar sebagai warga biasa yang berpura-pura hendak merekam data e-KTP.

Petugas disebutnya bersedia melayani Zudan, namun ia mendapat peringatan tak akan memperoleh fisik e-KTP karena kosongnya stok blangko.

"Resepsionisnya bilang 'Bapak di sini rekam paling banter dapat surat keterangan'. Saya tanya 'kenapa?' dijawab 'Iya blangkonya sudah setahun tidak dikirim'," kata Zudan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/9).

Zudan mengaku menahan marah mendengar penjelasan resepsionis itu karena stok blangko untuk pencetakan e-KTP terjamin.

Ada 9,4 juta keping blangko yang telah didistribusikan ke setiap daerah. Blangko itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pencetakan e-KTP warga.

Rasa kesal semakin memuncak saat resepsionis terkait berkata, kosongnya stok blangko disebabkan adanya pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Padahal korupsinya sudah 2011 dan sejak itu lelang jalan terus kok," kata Zudan.

Hal serupa juga ditemukan Zudan saat ia berkunjung ke Kabupaten Gianyar. Tidak dikenalinya Zudan oleh petugas lapangan membuat pelayan di daerah kerap menjawab bahwa stok blangko kosong.

Tak hanya di Cirebon dan Gianyar, daerah-daerah lain juga kerap beralasan tak memiliki blangko sehingga enggan mencetak e-KTP bagi warga yang sudah merekam data kependudukan.

Ia heran atas fenomena banyaknya petugas di daerah yang sengaja menyimpan blangko. Menurut penelusurannya, stok blangko kerap disimpan karena petugas Dinas Dukcapil takut kehabisan bahan tersebut.

"Saya tidak tahu kenapa ada yang hobi menyimpan blangko. Saya jamin Insya Allah sampai 2018 stok aman," tuturnya.

Zudan mengimbau masyarakat untuk menahan diri tidak memberi uang kepada petugas Dinas Dukcapil hanya demi cepat mendapatkan e-KTP. Menurutnya, pelayanan pembuatan dokumen kependudukan dapat dinikmati secara gratis dan dengan waktu yang singkat.

Ia juga mengingatkan petugas Dinas Dukcapil untuk berkata jujur ke masyarakat ihwal stok blangko di masing-masing wilayah.

"Misalnya masyarakat dapat suketm(surat keterangan), itu bukan karena blangko habis tapi karena penunggalan (data) sedang berjalan karena e-KTP belum jadi. Kemudian, kami sudah memberhentikan kepala dinas, kemudian staf-staf eselon 4 yang terlibat pungli," ujarnya.

Saat ini Kemendagri telah mengizinkan masyarakat untuk merekam data kependudukan, dan mencetak blangko e-KTP di luar daerah domisilinya. Kebijakan itu diharap dapat mempercepat proses pelayanan dokumen kependudukan.

Daerah yang melayani perekaman dan pencetakan e-KTP untuk warga di luar domisili diimbau tak perlu takut kekurangan blangko. Sebab, stok blangko saat ini diklaim melimpah.

"Ada daerah yang menyatakan blangkonya terbatas kalau dipakai untuk cetak (untuk warga) dari luar domisili, saya katakan 'anda keluarkan satu saya berikan dua.' Saya kasih intensif untuk daerah," kata Zudan.

Berita Terkait

• KPK: E-Budgeting Bikin Daerah Sulit Main Anggaran
• Kemendagri-KPK Sepakat Realisasikan Penguatan Inspektorat
• Diperiksa KPK, Pengawal Setnov Ditunjukkan Foto Andi Narogong
• KPK Kirim Dokter Periksa Setnov di RS Premier Jatinegara